Rontok setelah Katebelece

BERTARIKH 14 April 2020, surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung ditujukan kepada para anggota staf khusus Presiden dan Wakil Presiden beserta asisten dan pembantu asisten. Isinya mengatur soal penggunaan surat berlogo Sekretariat Kabinet oleh para anggota staf khusus dalam rangka menjaga ketertiban administrasi dan menyeragamkan nomor warkat yang dikeluarkan lembaga itu.

Tertulis dalam edaran tersebut, surat yang ditandatangani para anggota staf khusus untuk keperluan eksternal harus mendapat persetujuan dari Pramono Anung dan penomorannya didaftarkan ke Sekretariat Kabinet. Ia juga melarang asisten staf khusus dan pembantu asisten menandatangani surat atas nama bosnya. Pramono juga meminta setiap surat staf khusus ditembuskan ke Presiden dan Sekretaris Kabinet.

Edaran itu keluar pada hari yang sama dengan munculnya polemik di media sosial tentang surat berlogo Sekretariat Kabinet dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang ditandatangani anggota staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra. Surat tertanggal 1 April 2020 itu ditujukan kepada semua camat di Indonesia. Isinya meminta para camat mendukung program penanganan wabah virus corona yang dikerjakan PT Amartha Mikro Fintek—perusahaan yang dirintis Taufan pada 2010.

Kepada Tempo, Pramono Anung mengaku tak mengetahui isi surat yang dikeluarkan Taufan. Juga isi dua surat lain bernomor 001 dan 002. “Semua surat dikeluarkan tanpa izin Sekretaris Kabinet,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melalui WhatsApp pada Rabu, 22 April lalu.

Keluarnya surat tersebut juga menimbulkan kegusaran di barisan relawan Pro-Joko Widodo atau Projo. Handoko, Sekretaris Jenderal Projo, mengatakan sejumlah anggotanya di daerah mempersoalkan pencantuman nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di institusi itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjabat wakil menteri. “Anggota Projo memprotes karena posisi Taufan sebagai anggota staf khusus dan aktivitas perusahaannya dinilai rawan konflik kepentingan,” tutur Handoko.

Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa anggota Projo mengecam surat Taufan. Menurut dia, kementeriannya tak pernah diajak berdiskusi, baik oleh Taufan maupun Amartha, tentang kongsi menangani pagebluk corona di desa. Dia mengaku sudah mengecek ke pejabat Kementerian Desa dan tak ada yang pernah bertemu dengan Taufan serta timnya. “Kami tak tahu soal program itu dan ditembuskan surat saja,” ujar Budi.

Ketika meluncurkan program relawan desa melawan virus corona pada 13 April lalu, Taufan menyebutkan program tersebut merupakan kongsi dengan situs penggalangan dana online Kitabisa.com. Menurut dia, Amartha telah menggunakan donasi yang terkumpul di situs itu untuk pembelian vitamin dan alat pelindung diri, penyemprotan disinfektan, serta sosialisasi wabah. Taufan tak menyebut sama sekali peran Kementerian Desa dalam pengenalan proyek itu.