Rontok setelah Katebelece

BERTARIKH 14 April 2020, surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung ditujukan kepada para anggota staf khusus Presiden dan Wakil Presiden beserta asisten dan pembantu asisten. Isinya mengatur soal penggunaan surat berlogo Sekretariat Kabinet oleh para anggota staf khusus dalam rangka menjaga ketertiban administrasi dan menyeragamkan nomor warkat yang dikeluarkan lembaga itu.

Tertulis dalam edaran tersebut, surat yang ditandatangani para anggota staf khusus untuk keperluan eksternal harus mendapat persetujuan dari Pramono Anung dan penomorannya didaftarkan ke Sekretariat Kabinet. Ia juga melarang asisten staf khusus dan pembantu asisten menandatangani surat atas nama bosnya. Pramono juga meminta setiap surat staf khusus ditembuskan ke Presiden dan Sekretaris Kabinet.

Edaran itu keluar pada hari yang sama dengan munculnya polemik di media sosial tentang surat berlogo Sekretariat Kabinet dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang ditandatangani anggota staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra. Surat tertanggal 1 April 2020 itu ditujukan kepada semua camat di Indonesia. Isinya meminta para camat mendukung program penanganan wabah virus corona yang dikerjakan PT Amartha Mikro Fintek—perusahaan yang dirintis Taufan pada 2010.

Kepada Tempo, Pramono Anung mengaku tak mengetahui isi surat yang dikeluarkan Taufan. Juga isi dua surat lain bernomor 001 dan 002. “Semua surat dikeluarkan tanpa izin Sekretaris Kabinet,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melalui WhatsApp pada Rabu, 22 April lalu.

Keluarnya surat tersebut juga menimbulkan kegusaran di barisan relawan Pro-Joko Widodo atau Projo. Handoko, Sekretaris Jenderal Projo, mengatakan sejumlah anggotanya di daerah mempersoalkan pencantuman nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di institusi itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjabat wakil menteri. “Anggota Projo memprotes karena posisi Taufan sebagai anggota staf khusus dan aktivitas perusahaannya dinilai rawan konflik kepentingan,” tutur Handoko.

Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa anggota Projo mengecam surat Taufan. Menurut dia, kementeriannya tak pernah diajak berdiskusi, baik oleh Taufan maupun Amartha, tentang kongsi menangani pagebluk corona di desa. Dia mengaku sudah mengecek ke pejabat Kementerian Desa dan tak ada yang pernah bertemu dengan Taufan serta timnya. “Kami tak tahu soal program itu dan ditembuskan surat saja,” ujar Budi.

Ketika meluncurkan program relawan desa melawan virus corona pada 13 April lalu, Taufan menyebutkan program tersebut merupakan kongsi dengan situs penggalangan dana online Kitabisa.com. Menurut dia, Amartha telah menggunakan donasi yang terkumpul di situs itu untuk pembelian vitamin dan alat pelindung diri, penyemprotan disinfektan, serta sosialisasi wabah. Taufan tak menyebut sama sekali peran Kementerian Desa dalam pengenalan proyek itu.

Chief Executive Officer Kitabisa.com Muhammad Alfatih Timur menjelaskan kerja sama dengan Amartha dimulai pada awal April lalu. Pada waktu itu, tim Kitabisa berinisiatif menyalurkan donasi berupa alat pelindung diri untuk tenaga medis di perdesaan. Namun, menurut Timmy—panggilan Alfatih—perusahaan tak punya jejaring relawan sampai ke pelosok.

Mencari partner untuk mendistribusikan bantuan, Kitabisa mengadakan seleksi. Sejumlah calon mitra diminta mengajukan rancangan biaya dan target penerima bantuan. Timmy menyebutkan Amartha terpilih karena rencana anggarannya dinilai efisien. “Amartha tak memasukkan komponen honorarium relawan dan menggunakan seluruh donasi untuk belanja alat pelindung diri,” kata Timmy. Hingga Senin, 20 April lalu, Kitabisa dan Amartha telah mengirim alat pelindung diri senilai Rp 86 juta ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Taufan tak memberikan tanggapan ihwal kisruh surat dan kerja samanya dengan Kementerian Desa. Dia tak membalas permintaan konfirmasi yang dikirim lewat WhatsApp dan langsung mengakhiri panggilan begitu Tempo memperkenalkan diri melalui telepon pada 22 April lalu. “Saya mau ada meeting,” dia berujar.

Pada 14 April lalu, melalui surat tanpa kop, Taufan meminta maaf dan menarik surat yang dibuat untuk para camat. Ia mengaku menulis surat itu karena ingin bergerak cepat membantu penanganan wabah di desa. Dia juga menyebutkan program pelatihan dan pendataan alat pelindung diri di puskesmas tak memakai duit negara. “Biayanya dari Amartha dan donasi masyarakat,” ujarnya.

Pada Jumat, 24 April lalu, Taufan mengumumkan mundur dari staf khusus Presiden. Tiga hari sebelumnya, Adamas Belva Syah Devara juga pamit sebagai anggota staf khusus. Keputusan itu diambil setelah Ruangguru—perusahaan yang didirikan Belva pada 2014—disorot karena menjadi mitra pemerintah dalam program kartu prakerja. Seperti Taufan, Belva dituding sejumlah pihak memiliki konflik kepentingan.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja Panji W. Ruky mengatakan pemerintah merancang program kartu prakerja sejak Juni 2019. Beberapa kali Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kantor Staf Presiden mengundang sejumlah penyedia platform digital untuk mendiskusikan desain program. Menurut Panji, pemerintah menanyakan kesiapan perusahaan digital itu untuk menjadi mitra.

Dari sejumlah perusahaan yang menjajaki kerja sama itu, ada yang batal menjadi mitra, yakni Gojek dan Traveloka. Sedangkan perusahaan yang memenuhi syarat dan sanggup memenuhi kewajiban sebagai mitra meneken nota kesepahaman pada 20 Maret 2020. Salah satunya Ruangguru. “Kami tak membayar perusahaan digital itu dan jabatan staf khusus presiden tak bisa mempengaruhi pilihan peserta,” ujar Panji.

Soal keterlibatan Ruangguru dalam program kartu prakerja, Belva meyakini tak ada konflik kepentingan dalam proses pemilihan. Menurut dia, proses verifikasi semua mitra kartu prakerja berjalan sesuai dengan aturan. Lagi pula, kata Belva, pemilihan mitra pelatihan ditentukan langsung oleh para pemilik kartu prakerja.

Belva dan tim Ruangguru juga sempat menjajaki kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Pada 22 November 2019, ia datang bersama Iman Usman, pendiri Ruangguru, dan beberapa anggota stafnya. Kementerian dan Ruangguru berkomitmen mengadakan kerja sama pelatihan instruktur di balai latihan kerja dan pembuatan konten program. “Akan ada 400 instruktur yang dilatih bersama Ruangguru,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Surya Lukita.

Pada Jumat, 24 April lalu, Taufan mengumumkan mundur dari staf khusus Presiden. Tiga hari sebelumnya, Adamas Belva Syah Devara juga pamit. Keputusan itu diambil setelah Ruangguru—perusahaan yang didirikan Belva pada 2014—disorot karena menjadi mitra pemerintah dalam program kartu prakerja. Seperti Taufan, Belva dituding sejumlah pihak memiliki konflik kepentingan.

Belakangan, status Ruangguru sebagai perusahaan yang dimiliki Belva juga dipersoalkan. Mayoritas saham perusahaan itu dimiliki Ruangguru Pte Ltd, yang berkantor di Singapura. Belva menyebutkan perusahaan tersebut juga miliknya. Namun dokumen dari otoritas di Singapura mencatat pemegang saham Ruangguru Pte Ltd berjumlah 21 entitas, termasuk Belva. Dalam daftar itu, ada perusahaan asal Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Cayman Islands, dan British Virgin Islands.

Belva mengatakan ia dan Iman Usman adalah pemegang saham terbesar. Ia mengklaim punya kontrol penuh terhadap perusahaan. “Tentang adanya investor minoritas dari dalam dan luar negeri, saya kira itu sudah sesuai dengan seluruh pemberitaan pendanaan kami dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Belva.

Anggota staf khusus Presiden lainnya, Gracia Billy Mambrasar, membawa sejumlah pebisnis muda asal Papua berjumpa dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki pada 18 Februari lalu. Saat itu, Kementerian melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir berniat menyalurkan Rp 1,85 triliun ke koperasi dan pengusaha mikro. Perusahaan yang didirikan Billy, PT Papua Muda Inspiratif, mengajukan diri mengikuti seleksi. Jika pinjaman itu cair, PT Papua Muda akan menyalurkan duit tersebut kepada 308 koperasi serta pengusaha kecil di Papua dan Papua Barat.

Setelah rapat dengan Teten, Billy mengatakan para pengusaha mikro akan mendapat bantuan dana senilai Rp 1,44 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi. Dana itu disalurkan secara proporsional kepada para pengusaha di bidang kuliner, kosmetik, ekoturisme, dan aplikasi digital. Menurut Billy, pengusaha akan menerima minimal Rp 12 juta, sesuai dengan skala bisnisnya. “Kami melihat konsistensi bisnis mereka dan nanti koperasi yang akan menyalurkannya,” ujar Billy saat itu.

Belakangan, Kementerian Koperasi membantah telah menyetujui proposal PT Papua Muda Inspiratif. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Supomo mengatakan perusahaan Billy tak memenuhi standar sebagai mitra kerja. Supomo juga memastikan belum ada dana yang dikucurkan untuk perusahaan Billy ataupun koperasi terkait. “Kami harus hati-hati memberikan bantuan karena bisa menjadi temuan serius ketika lembaga ini diaudit,” kata Supomo.

Adapun Billy enggan menanggapi penjajakan kerja sama itu. “Saya belum bisa merespons hal tersebut,” ujar Billy lewat pesan WhatsApp pada 24 April lalu.

RAYMUNDUS RIKANG, WAYAN AGUS PURNOMO, FAJAR PEBRIANTO, ANWAR SISWADI (BANDUNG)