Bagaimana Pertamina dan Pemerintah Jamin Pasokan Solar Bersubsidi

Perbesar

Sejumlah truk antre untuk mengisi bahan bakar solar bersubsidi di SPBU Jalan Lingkar Selatan, Jambi, 2 April 2022. ANTARA/Wahdi Septiawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Konsumsi solar bersubsidi meningkat sejak September 2021.
Pemerintah memperkirakan kuota solar bersubsidi jebol.
Penyaluran solar bersubsidi bisa mencapai 16 juta kiloliter pada tahun ini.

JAKARTA - Pemerintah menjamin pasokan solar bersubsidi akan mencukupi kebutuhan. Menurut Kepala Biro Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, salah satu caranya adalah mengawasi penyaluran solar bersubsidi agar tepat sasaran sehingga tak lagi terjadi kelangkaan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Agung menyatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi penyaluran solar. Aparat penegak hukum serta pemerintah daerah juga dilibatkan. "Pemantauan dilakukan di beberapa daerah yang mengalami kelangkaan solar," kata dia, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pekan lalu, antrean truk mengular di beberapa daerah, seperti Banda Aceh, Palembang, Bengkulu, Riau, Banten, Gorontalo, Pasuruan, dan Probolinggo. Para sopir truk menanti pasokan solar bersubsidi yang saat itu menjadi langka.

Menurut Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, konsumsi solar bersubsidi meningkat sejak September 2021. Hal ini terjadi setelah pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan arus barang.

Solar bersubsidi menjadi barang buruan karena harganya hanya Rp 5.150 per liter. Angka itu terpaut jauh dengan solar nonsubsidi yang harganya Rp 12 ribu per liter. BPH Migas menduga ada penyimpangan penyaluran solar bersubsidi melalui berbagai modus. Dari pembelian solar oleh pengguna yang tidak berhak hingga penyelundupan dan pengoplosan.

Pengisian bahan bakar minyak biosolar di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina di Kuningan, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi, Tutuka Ariadji, memperkirakan kuota solar bersubsidi jebol. Pemerintah menetapkan kuota solar bersubsidi 15,1 juta kiloliter pada tahun ini. Kini pemerintah memperkirakan terjadi kelebihan kuota hingga 14 persen. Kementerian ESDM memperkirakan penyaluran solar bersubsidi bisa mencapai 16 juta kiloliter pada akhir tahun.

Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, mengatakan pihaknya sedang berupaya menambah stok solar secara bertahap untuk memenuhi permintaan yang melonjak. "Sejak dua minggu terakhir, sebetulnya kondisi sedang pemulihan. Di beberapa daerah, antrean solar sudah mulai berkurang," katanya saat meninjau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut Emma, penambahan pasokan akan dibarengi dengan pengawasan bersama pemerintah daerah dan penegak hukum. "Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan solar bersubsidi agar tepat sasaran," ujarnya. Emma mengatakan masyarakat dapat melapor kepada polisi jika menemukan truk dengan roda di atas enam serta truk pengangkut komoditas, seperti sawit dan batu bara, yang menggunakan solar bersubsidi.

Selain menjamin stok solar bersubsidi, Pertamina memastikan pasokan bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi lainnya tetap terjaga, terutama menjelang Idul Fitri. Emma menyatakan Pertamina Patra Niaga telah menambah pasokan bahan bakar minyak dan elpiji ke lembaga penyalur sebelum Ramadan. Pertamina juga menyiapkan build up stock 15 persen untuk bahan bakar dan 10 persen untuk elpiji.