Bertumpu pada BUMN di IKN

Menurut Gani, Otorita IKN sudah aktif menawarkan peluang proyek non-APBN sejak Oktober 2022. Subsektor proyek yang ditawarkan pun beragam, dari residensial, perhotelan, kawasan industri, pusat belanja, dan fasilitas kota lainnya. Dari 4.600 entitas anggota REI, kata dia, tawaran proyek IKN hanya disanggupi oleh pemain besar. Jumlahnya tak lebih dari 50 perusahaan dan grup. Namun para pengembang masih kompak menunggu proses pengerjaan infrastruktur dasar. “Kami juga masih intens berdiskusi (dengan Otorita IKN) dan menyumbang masukan untuk penyusunan aturan kemudahan berusaha di sana.”

Kalaupun ada pengembang yang disebutkan terlibat dalam perancangan hunian pekerja, kata dia, dana yang terpakai masih dari APBN. Tim Otorita memang sempat mengumumkan tiga pengembang yang terlibat dalam proyek hunian aparatur sipil negara (ASN) dan kompleks pertahanan keamanan (hankam) di IKN. Ketiganya adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT Risjadson Brunsfield Nusantara-CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), serta Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

“Itu skemanya masih kemitraan dengan pemerintah, bukan investasi murni,” ucap Gani.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah, menyebutkan proyek APBN di IKN Nusantara masih sangat mengandalkan tenaga kontraktor pelat merah. Menurut dia, kas negara memang dikucurkan untuk pengerjaan obyek vital pada fase perdana. “Sudah dipertimbangkan bahwa yang terdepan menggarap IKN memang BUMN,” tuturnya, kemarin. “Bayangkan jika sistem pertahanan negara yang ada di Istana Presiden dibangun oleh swasta, sangat berisiko untuk kebutuhan kerahasiaan negara.”

Pengembangan proyek-proyek perdana ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur melibatkan banyak BUMN jasa konstruksi.

DPR Dorong Andil Swasta Menyokong IKN

Ketua Komisi BUMN DPR, Faisol Riza, pun mengungkit soal peran BUMN sebagai pilar pertama IKN. Namun dia mengakui perlunya andil pihak swasta untuk menyokong pendanaan proyek yang mahal. “Swasta juga penting, jadi libatkan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Sejumlah BUMN bidang konstruksi memenangi proyek-proyek perdana IKN yang dilelang sejak tahun lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumnya merancang pembiayaan sebesar Rp 43,73 triliun untuk pembangunan fase pertama KIPP IKN Nusantara periode 2022-2024. Sejauh ini, sudah ada 29 paket pekerjaan senilai Rp 23,7 triliun yang kontraknya disepakati dan mulai digarap.

Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Farid Budiyanto, mengatakan sudah ada kontrak baru senilai Rp 1,4 triliun yang dimenangi perusahaannya dari tender IKN hingga September 2022. Nilai itu datang dari andil perseroan dalam proyek jalan tol IKN seksi 3A segmen Karangjoang-Kariangau senilai Rp 1,1 triliun. Sisanya dari proyek pembangunan 22 tower hunian pekerja IKN serta fender Jembatan Pulau Balang. 

“Kami akan mengejar lagi peluang tender proyek IKN pada 2023. Kontribusi ini bukan beban, melainkan justru menjadi peluang positif bagi kinerja perusahaan,” tutur Farid, kemarin.  

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Vijaya, memastikan perusahaannya juga masih mengincar proyek IKN lainnya yang didanai negara. Emiten berkode saham WIKA ini bermitra dengan PT PP (Persero) dan kontraktor swasta dalam proyek jalan tol IKN segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung senilai Rp 1,9 triliun. Anak usaha WIKA—Wijaya Karya Gedung—juga bergabung dengan Adhi Karya untuk menggarap tower pekerja IKN. 

“Untuk (keterlibatan) dalam proyek non-APBN, masih akan kami evaluasi kembali,” katanya.

Karena minimnya imbal balik dan kepastian investasi, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, memperkirakan peran pihak swasta masih nihil pada periode awal konstruksi IKN. Dia berujar, minat investor non-pelat merah baru bisa dipantau setelah KIPP selesai digarap. Itu pun jika bisa dikejar hingga akhir periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Dengan usia pemerintahan yang tersisa dua tahun, swasta pasti hanya akan wait and see,” katanya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pemakaian APBN untuk IKN bisa saja diperbesar bila pihak swasta tak kunjung masuk. Jika terus berada di garda depan, kata dia, BUMN pun akan kesulitan menalangi proyek IKN.

“Ujung-ujungnya BUMN minta PMN dan terus saja begitu,” tutur Bhima. Padahal pemerintah pernah berkomitmen meminimalkan arus kas negara dalam megaproyek ini.

Pada Mei 2019, Jokowi sempat berjanji tak akan membebani APBN dalam proyek IKN. Dia pun menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyusun skema pembiayaan pembangunan yang paling baik. "Artinya, anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini. Tapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebani APBN. Cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di sela acara buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, saat itu. 

Peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan minat swasta terhadap IKN kian kendur saat ditinggal investor global sekelas SoftBank dari Jepang. Potensi proyek prioritas negara itu mulai diragukan. “Strategi pembangunan yang mengandalkan investasi asing jadi kedodoran. Karena pemerintah berkeras meneruskan, otomatis memakai APBN serta melibatkan perusahaan negara.”

YOHANES PASKALIS