Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mendorong beberapa komoditas untuk program hilirisasi, selain nikel. “Ada 26 hingga 28 komoditas yang akan didorong, terutama perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan minerba,” katanya saat ditemui di kantornya pada Jumat, 10 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mendorong ada pengembangan di semua sektor. “Selama ini yang kami dorong itu nikel, tapi tembaga sekarang kan sudah jalan. Kemudian bauksit, timah, oil and gas. Kami juga dorong metanol,” kata Bahlil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua puluh delapan komoditas hilirisasi itu meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi stacy, emas perak, timbal aspal, pasir, mangan, kobalt, logam, minyak bumi, gas alam, minyak kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, gaku gelondongan, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, garam, pala, coklat, dan ikan nila.
Khusus untuk minyak dan gas, pemerintah juga akan membangun fasilitas produksi metanol untuk kebutuhan B35 dan B40 agar bisa mencapai target produksi 2,3 juta ton. Saat ini, produksi dalam negeri menurutnya, baru bisa mencapai 500 ribu ton. "Artinya, selama ini masih menggunakan skema impor hingga 80 persen. “Kami dorong untuk bangun metanol di Bojonegoro,” ujarnya.
Selain metanol, kata Bahlil, pihaknya juga mendorong pembangunan industri amonia di Papua Barat. Pemerintah, menurut dia, juga mendorong pengembangan berbagai sektor industri lainnya seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan juga karena sektor-sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan.
Di sektor batu bara, pemerintah juga sedang mendorong gasifikasi atau dimethyl ether (DME) sebagai energi alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG). ESDM juga menurutnya mewajibkan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan telah mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melaksanakan hilirisasi batu bara.
Presiden Prabowo Subianto pada awal menjabat telah meminta para menteri merumuskan program penghiliran atau hilirisasi. Menurutnya, program penghiliran akan menjadi salah satu kunci pemerintah mengatasi kemiskinan di Tanah Air.
Pilihan editor: Butuh Rp 164 Miliar untuk Bangun Monumen Reog di Ponorogo