Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta agar Anggota DPR memanggil Menteri Keungan Sri Mulyani. Hal ini ia sampaikan ketika mengutarakan keluhannya Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPRI RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, lalu apa alasannya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usut punya usut, dalam rapat tersebut Bahlil Lahadalia menyebut mendapat target investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun, yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Target tersebut, kata Bahlil, sebagai salah satu syarat pertumbuhan ekonomi 5 persen, yang digunakan untuk mendorong ekspor impor hingga hilirisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari Antara, Bahlil mengatakan, target investasi itu juga ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Adapun Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.
"Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," Kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Selasa, 11 Juni 2024 dikutip dari Antaranews.
Kepada para anggota dewan yang mengikuti rapat, Bahlil menegaskan bahwa target dalam RKP yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan itu tidak sesuai. “Dan saya minta kepada pimpinan, tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan ini,” kata dia, saat itu.
Ia menilai, dengan anggaran yang tidak memadai maka akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk diketahui, anggaran saat ini justru diturunkan menjadi hanya sekitar Rp 600 miliar. “Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, Ketua umum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini,” ujar Bahlil.
Berdasarkan penghitungan Bahlil dan timnya, dengan pagu tersebut, seharusnya target investasi diturunkan karena tidak sesuai dengan teori atau hitungan ekonomi. Bahlil bahkan membandingkannya dengan pejabat daerah di Jakarta. “Camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini," kata Bahlil.
Tak hanya melontarkan protesnya, Bahlil juga meminta agar anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran. Ia pun mendorong agar rencana kerja Pemerintah (RKP) untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar sehingga bisa diwujudkan sesuai dengan anggaran yang diperoleh.
"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," kata Bahlil.
NI MADE SUKMASARI | ILONA ESTHERINA
Foto 
