Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Bambang Brodjonegoro Ungkap Alasan Dukung Pemerintah Ubah Skema Penyaluran Subsidi BBM jadi BLT

Skema subsidi BBM lewat bantuan langsung tunai dianggap lebih tepat sasaran meski data penerima tidak akan 100 persen akurat

4 November 2024 | 19.50 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro, mendukung rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema bantuan tunai dianggap lebih baik meski data penerima tidak akan sepenuhnya akurat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 itu mengatakan, penerima BBM subsidi yang tidak tepat sasaran saat ini cukup banyak sehingga tidak bisa terus dibiarkan. “Kalau ditanya akurasi data (skema BLT), ya enggak mungkin 100 persen akurat. Tapi ini lebih baik,” ujarnya saat dalam konferensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Banyaknya masyarakat mengantre mendapatkan BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar menurutnya cerminan dari kebocoran penyaluran. Banyak orang dari berbagai kalangan mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi karena harganya murah, akibatnya penerima makin sulit dibatasi.

Pada akhirnya jumlah bantuan yang disalurkan membengkak karena penyaluran BBM berdasarkan subsidi harga. Skema penyaluran ini menurut Bambang, akhirnya terpakai pihak yang tidak tepat. “Saya bisa lihat, di pompa bensin yang beli (BBM Subsidi) itu mobil-mobil yang seharusnya tidak mendapat subsidi pertalite,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang sebesar Rp435 triliun. “Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pembahasan soal subsidi di kantornya hari ini, Bahlil mengatakan rencana tersebut juga masih dikaji internal kementerian. Belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. Pilihan ini akan diputuskan nanti. "Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengerucut ke sana (BLT),” ujarnya.

Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus