Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Satas Penanganan Tambang Timah Ilegal. Satgas ini akan membidik para kolektor yang memiliki peran paling penting dalam industri tambang timah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Aktivitas tambang timah ilegal tidak akan ada jika tidak ada pihak yang bertindak sebagai pembeli dan penampung. Saya pernah menyampaikan bahwa kolektor harus memiliki surat keterangan asal (SKA) untuk barang yang didapat dan harus diketahui otoritas pemerintah dan surveyor," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, Ahad, 19 Juni 2022
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kolektor disebut acap membeli atau menampung pasir timah dari aktivitas ilegal, lalu menjualnya kembali ke perusahaan peleburan timah atau smelter. Ridwan mengatakan para pelaku tambang tidak ada lagi yang bisa membeli pasir timah dari para kolektor..
Ridwan pun meminta para kolektor timah ilegal untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih ke bisnis lain. Jika bisnis masih berkaitan dengan timah, kata dia, sebaiknya kolektor memiliki izin usaha pertambangan (IUP), membuat smelter, atau menjadi kontraktor pertambangan.
"Saya pada dasarnya tidak ingin menutup peluang usaha masyarakat. Tapi mari kita menjalankan kegiatan usaha pertambangan timah ini sesuai ketentuan," ujar dia.
Menurut Ridwan, saat ini pihaknya telah membentuk Satgas Penanganan Tambang Timah Ilegal. Pengusaha timah bernama Thamron alias Aonposisi ditunjuk Ketua Pelaksana Satgas.
Secara prinsip, kata Ridwan, kinerja satgas tetap mengikuti regulasi yang ada. Sedangkan secara operasional, satgas akan bekerja di lapangan memetakan bisnis tambang ilegal.
Ridwan berujar tambangan timah ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk memberantasnya, kata dia, perlu keterlibatan masyarakat.
"Saya yakin 99,99 persen satgas ini berjalan dengan baik. Kalau regulasi pelaksana tetap di pemerintah. Satgas lebih ke operasional di lapangan saja nanti. Karena disisi lain, saya masih berkeyakinan masyarakat ini mau diajak untuk legal," kata Ridwan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
