Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini mengungkapkan kekesalan kepada para menterinya. Ia mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan di Indonesia sehingga Bank Dunia mencatat bahwa investor asing lebih memilih untuk menanamkan modal di negara tetangga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karena itu, Jokowi meminta para menteri mulai menyederhanakan peraturan yang memperlambat perizinan. Catatan dari Bank Dunia, dari 33 perusahaan yang keluar dari Cina sebagian besar memilih untuk berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. "Enggak ada yang ke Indonesia," kata dia dalam rapat terbatas yang digelar siang ini, Rabu, 4 September 2019 di Kantor Presiden, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan salah satu persoalan dalam investasi di Indonesia sebenarnya ada di pemerintah sendiri, yaitu soal kepastian kebijakan. Faktor ini pun dinilai lebih utama, ketimbang persoalan upah. “Kalau upahnya mahal, tapi sepanjang kebijakannya pasti, aturan turunannya konsisten, investor pasti akan lebih tertarik,” kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 8 September 2019.
Bank Dunia sebenarnya sudah menampilkan data-data dalam indeks kemudahan berusaha di negara-negara di dunia, dalam laporan mereka bertajuk “Doing Business: Training for Reform” pada 31 Oktober 2018. Di dalamnya sudah dimuat beberapa perbandingan Indonesia dan negara lain, mulai dari lama perizinan hingga biaya yang harus dikeluarkan setiap investasi.
Data dari Bank Dunia tersebut juga memperkuat pernyataan Faisal. Bank Dunia mencatat, biaya untuk berinvestasi di Malaysia jika dilihat secara income per capita lebih tinggi dari Indonesia. Tapi, berusaha di Malaysia, lebih mudah dan cepat ketimbang di Indonesia.
Lebih lengkap, berikut perbandingan antara Indonesia dengan Vietnam, Kamboja, dan Malaysia, seperti yang dirangkum dalam laporan Bank Dunia tersebut.
Indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB), 1-190 negara
- Malaysia: 15
- Vietnam: 69
- Indonesia: 73
- Kamboja: 138
Indeks memulai bisnis (Starting a business)
- Vietnam: 104
- Malaysia: 122
- Indonesia: 134
- Kamboja: 185
Jumlah prosedur perizinan
- Vietnam: 8
- Malaysia: 9,5
- Kamboja: 9
- Indonesia: 10
Waktu untuk menyelesaikan prosedur perizinan
- Malaysia: 13,5 hari
- Vietnam: 17 hari
- Indonesia: 19,6 hari
- Kamboja: 99 hari
Biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi (% dari income per capita)
- Vietnam: 5,9 persen
- Indonesia:6,1 persen
- Malaysia: 11,6 persen
- Kamboja: 47,4 persen
FAJAR PEBRIANTO