Bappenas Siapkan Pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Baru

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mematangkan pembentukan badan otorita untuk mengeksekusi pendanaan dan rencana teknis pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, memastikan skenario pembentukan badan otorita tersebut akan difinalisasi dalam tiga bulan agar bisa dikukuhkan tahun depan.

"Dari Oktober kami bahas serius, termasuk penyiapan peraturan presidennya," kata Rudy kepada Tempo, kemarin.

Badan otorita tersebut disiapkan sebagai lembaga multifungsi dalam pembangunan dan pengelolaan ibu kota baru. Untuk sementara, pemerintah memutuskan lokasi paling cocok berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam kerangka waktu yang direncanakan Bappenas, badan otorita dirampungkan bersamaan dengan rencana induk ibu kota baru.

Menurut Rudy, di awal pendiriannya kelak, badan otorita bakal berfokus mengawal hal teknis, seperti penyusunan struktur dan desain komponen kota, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dasar. Tugasnya akan berkembang menjadi penjaring investasi penyokong calon ibu kota. "Di jangka panjang, mereka jadi pengelola aset pemerintah yang masih di Jakarta," ujarnya.

Selasa lalu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan terdapat potensi penerimaan Rp 660 triliun dari pengelolaan aset barang milik negara (BMN) di DKI Jakarta untuk kurun 20 tahun. Dengan demikian, pemerintah tak perlu menerbitkan obligasi. Apalagi, hanya 19 persen dari Rp 466 triliun kebutuhan investasi membangun ibu kota baru yang akan berasal dari kas negara. "Badan otorita juga akan mengejar investor, sebagian besar pendanaan diharapkan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," kata Bambang.