Basuki Hadimuljono Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 Triliun untuk Pembangunan IKN pada 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025. Basuki tengah mengusulkannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Usulan tambahan anggaran itu, kata Basuki, diperlukan untuk mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur. "Infrastruktur yudikatif dan legislatif,” katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Sementara ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 6,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memang memerintahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembangunan infrastruktur eksekutif sudah dilaksanakan. Sementara, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif ditargetkan menyusul mulai tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan lelang proyek pembangunan infrastruktur legislative dan yudikatif ditargetkan pada kuartal I 2025. “Tapi kan masih menunggu review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024

Seperti Basuki, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran RP 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Ia menyampaikan hal ini dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024,

Dalam paparannya, Dody merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek. Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga mengatakan  Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik. Target pembangunan ini bukan sekadar penyelesaian pembangunan kantor untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024. “Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo.”

Pilihan Editor: Pemerintah Masih Bahas Rencana Pemberian Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN