Ancaman Kerugian Ekonomi Akibat Krisis Iklim

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir, dapat menimbulkan gangguan rantai pasokan sehingga memicu tekanan inflasi. Karena itu, krisis iklim bisa mengakibatkan kerugian finansial.

“Indonesia diperkirakan berpotensi memiliki kerugian ekonomi akibat krisis iklim mencapai Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada 2023,” kata dia dalam acara HSBC Summit 2022: Powering the Transition to Net Zero, Indonesia’s Pathway for Green Recovery, di Jakarta, kemarin, 14 September.

Menurut dia, krisis iklim menjadi ancaman besar bagi kemanusiaan, ekonomi, dan sistem keuangan. Mengutip penelitian sebuah lembaga riset Swiss pada 2021, perubahan iklim juga bisa memicu kerugian besar bagi ekonomi, yaitu kehilangan lebih dari 10 persen dari total nilai ekonomi jika Kesepakatan Paris tidak terpenuhi. Sesuai Kesepakatan Paris atau Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sampai 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi perubahan iklim. Untuk mencapai target pengurangan emisi CO2, perlu dana sekitar Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahun. Sedangkan APBN hanya mengalokasikan Rp 89,6 triliun per tahun atau 3,6 persen dari total pengeluaran pemerintah. “Karena itu, untuk bisa mencapai target pembangunan rendah karbon dan nol emisi, perlu bantuan dari banyak pihak,” ungkap Sri Mulyani.

Menurut dia, pemerintah terus mendukung inisiatif transisi energi melalui kebijakan fiskal. Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan peluncuran mekanisme transisi energi sebagai bentuk Indonesia mencapai emisi nol dalam acara COP26 di Glasgow. Selain itu, Indonesia meluncurkan platform mekanisme transisi energi dalam pertemuan menteri keuangan G20 pada Juli lalu.

Pekerja menyelesaikan pekerjaan pada proyek sumur produksi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Dataran Tinggi Dieng, Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, 6 September 2022. ANTARA/Anis Efizudin

Skema Pembiayaan Campuran

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi cukup besar, terutama kelistrikan. Untuk menyiasati biaya tersebut, pemerintah menggunakan blended finance atau skema pembiayaan campuran.

Skema pembiayaan campuran melibatkan swasta dan industri jasa keuangan. Skema ini merupakan sebuah struktur transaksi yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan (publik/filantropi) untuk memobilisasi pembiayaan komersial (publik/swasta). Skema pembiayaan campuran memungkinkan pemerintah untuk tidak terus bergantung pada APBN dalam rangka pembiayaan infrastruktur. Adapun keuntungan blended finance adalah tergabungnya technical assistance dengan pembiayaan, mengurangi risiko bagi investor, meningkatkan likuiditas, membangun aset yang berkualitas, selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), serta mengintegrasikan pihak swasta dan publik untuk kebaikan bersama.

Menurut Masyita, skema pembiayaan campuran mampu membuka akses ke basis investor yang lebih luas, sehingga mendukung penerapan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di Indonesia. Adapun pertimbangan investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah dengan melihat beberapa proyek yang telah diselesaikan. Indonesia dianggap memiliki tata kelola yang baik, dipercaya dalam hal berbisnis, dan punya dana murah.

Masyita menyebutkan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan zero emission roadmap atau peta jalan nol emisi karbon. Peta jalan tersebut terbagi menjadi peta jalan transisi energi, peta jalan pasar karbon, dan peta jalan ajak karbon. “Sebelum November 2022, Indonesia sudah bisa mengumumkan proyek-proyek transisi energi yang akan dilakukan,” ujarnya.

Menurut dia, poin penting agar nol emisi karbon tercapai adalah koordinasi berbagai pihak, dari institusi multilateral, perbankan, konsumen, hingga korporasi. Masyita yakin kerja sama di antara berbagai pihak bisa membuat transisi menuju nol emisi karbon menjadi baik..

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Francois de Maricourt, dalam HSBC Summit 2022 di Jakarta, 14 September 2022. Dok. HSBC

Sebagai salah satu institusi keuangan, HSBC berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi serta pembangunan berkelanjutan. “Kami sangat senang bahwa transisi energi menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia pada presidensi G20. Kami juga mendukung sejumlah inisiatif dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat transisi pembangunan yang rendah karbon,” kata Presiden Direktur HSBC Indonesia, Francois de Maricourt.

Adapun Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Edwin Syahruzad, menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menyiapkan blended finance. Salah satu contoh implementasi blended finance di PT SMI adalah memberikan sedikit modalitas kepada Pemerintah Kota Semarang untuk pengembangan bus listrik yang juga mendapat dana hibah dari Green Climate Fund (GCF).

Edwin mengatakan nol emisi karbon bisa tercapai dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak. “Saya rasa solusi terhadap penurunan emisi adalah upaya kolaboratif dari global dan seluruh umat manusia. Penting untuk melibatkan investor dan pemerintah untuk bahu-membahu agar solusi tersebut menjadi solusi financing yang konkret dan bisa berjalan,” ucapnya.

ANNISA NURUL