Bisnis Sepekan

Harga Bahan Pokok Melonjak

Tiga hari raya di akhir tahun, yakni Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, memicu melejitnya harga bahan makanan. Kenaikan di pelosok-pelosok Tanah Air bervariasi. Seperti di Jember, beras super, yang biasanya dijual Rp 5.200 per kilogram, kini Rp 5.700. Harga telur dari Rp 8.750 per kilogram menjadi Rp 10.000. Yang spektakuler adalah bawang merah. Semula satu kilo hanya Rp 9.000, pekan lalu meroket sampai Rp 22.000. ”Penyebabnya, harga pupuk mahal,” kata Yunaini, pedagang di kompleks Pasar Tanjung, Jember.

Cerita tak berbeda datang dari Tangerang. Walau menjelang Idul Adha, yang asumsinya banyak binatang kurban, harga daging tetap makin mahal. Menurut Samsudin, pedagang di Pasar Sepatan, Tangerang, pembeli harus membayar lebih dari Rp 50 ribu untuk satu kilo daging sapi. ”Akan melonjak lagi sampai Rp 60 ribu,” katanya. Tapi ada kabar gembira buat konsumen. Di antara banjir lonjakan, ternyata harga gula pasir turun dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500.

Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok ini diperkirakan masih terus berlanjut hingga awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar memperkirakan harga beras akan naik lima persen per bulan pada Januari dan Februari 2008. Selain karena masa paceklik, kenaikan harga dipicu oleh isu kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Saat ini, Bulog masih memiliki stok 1,6 juta ton. Beras sebanyak itu cukup untuk delapan bulan ke depan.

Temasek Banding

Temasek Holdings mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Rabu pekan lalu. Pada 19 November lalu, KPPU memutuskan adanya kepemilikan silang Temasek di PT Telkomsel dan PT Indosat yang melanggar undang-undang antimonopoli. Perusahaan telekomunikasi milik Singapura itu dihukum untuk melepas sahamnya di salah satu perusahaan dan didenda Rp 25 miliar.

Direktur Pelaksana Urus-an Perusahaan Temasek Myrna Thomas mengatakan putusan KPPU tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tak beralasan. Menurut dia, Telkomsel dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, yang juga pemilik saham utama di Indosat. Ia pun yakin bisa membuktikan pasar telekomunikasi di Indonesia kompetitif dan tidak ada monopoli.

Ketua KPPU Muhammad Iqbal mengaku siap menghadapi banding Temasek. Menurut dia, argumen Temasek akan dimentahkan di depan pengadilan. Bukti-bukti pun sudah dikumpulkan. ”Mereka boleh saja ngomong. Lihat saja 690 halaman (bukti) itu,” kata Iqbal.

Insentif untuk Migas

Untuk mengatasi produksi minyak yang terus menurun, pemerintah menghapus beberapa pajak kegiatan eksplorasi. Pajak itu antara lain pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) barang-barang untuk eksplorasi sektor migas dan panas bumi. ”Ini solusi permanen untuk mendorong peningkatan produktivitas minyak, gas, dan panas bumi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Keputusan itu diambil dalam rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan jajaran Departemen Keuangan serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebijakan itu, rencananya, mulai berlaku Januari tahun depan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa menarik minat kontraktor asing melakukan eksplorasi dan produksi, sehingga target peningkatan produksi akan tercapai.

Saat ini, produksi minyak mentah hanya berkisar 900 ribu barel. Produksi itu jauh di bawah produksi tahun 1999, yang masih sekitar 1,5 juta barel per hari. Diharapkan, dengan insentif ini, produksi minyak Indonesia bisa digenjot hingga 1,7 juta barel per hari. Pada saat ini, Indonesia masih memiliki cadangan minyak 86,9 miliar barel dan cadangan gas 384 triliun kaki kubik (tcf).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan insentif yang diberikan adalah bea masuk nol persen dari sebelumnya 15 persen. Pajak impor sebesar 10 persen dan pajak penghasilan impor 2,5 persen ditiadakan. Nantinya, semua itu akan ditanggung pemerintah, yang dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja negara. ”Jadi tidak lagi diwajibkan ke kontraktor,” kata Anggito.

Tarif Penyeberangan Naik

Harga bahan bakar belum lagi naik, Departemen Perhubungan sudah menaikkan tarif penyeberangan antarprovinsi. Mulai 1 Januari, 18 tarif lintas penyeberangan antarprovinsi dinaikkan. Jalur Gorontalo-Wakai, misalnya, naik 18,13 persen. ”Tarif yang berlaku sekarang sudah mendekati biaya pokok alias tidak balik modal,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Suprijadi Ervan dalam siaran persnya pekan lalu.

Namun Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Laut dan para pemilik kapal malah meminta biaya pemindahan kontainer dari tempat mangkal kontainer ke atas kapal (container handling charge) dihapuskan, karena dinilai sudah termasuk dalam ongkos angkut. Biaya pemindahan kontainer merupakan salah satu komponen tarif dalam terminal handling charge. Biaya THC kontainer 40 kaki, misalnya, saat ini US$ 145, yang terdiri atas biaya pemindahan kontainer ke kapal US$ 105 dan biaya tambahan (surcharge) US$ 40.

Privatisasi Besar-besaran 2008

Pemerintah akan menjual sahamnya di beberapa perusahaan. Saham perusahaan negara yang akan dilego meliputi BUMN di sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Di sektor pertanian, BUMN yang akan diprivatisasi adalah PT Perkebunan Nusantara III, PTPN IV, dan PTPN VII.

Di sektor perindustrian, pemerintah akan melepas sebagian sahamnya di Kawasan Industri Jakarta, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Surabaya, Kawasan Industri Semarang, Kawasan Industri Makassar, dan Jakarta Industry Real Estate. Menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, penjualan saham perusahaan kawasan industri ini dilakukan karena pemerintah tidak dapat mengembangkan perusahaan-perusahaan itu. ”Mungkin ada pihak yang mampu mengembangkannya lebih baik,” katanya Rabu pekan lalu.

Di barisan perusahaan negara yang akan dilepas sahamnya juga ada produsen baja Krakatau Steel serta beberapa BUMN konstruksi, seperti Waskita Karya dan Adhi Karya. Privatisasi BUMN keuangan akan diputuskan pada 4 Januari. Sofyan mengatakan sebagian besar dana hasil privatisasi akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. ”Yang masuk ke APBN sedikit karena targetnya memang tidak besar,” katanya.

Revitalisasi Kereta Api Rp 19,3 Triliun

Revitalisasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera akan dikerjakan dari tahun 2008 hingga 2010. Program ini membutuhkan dana Rp 19,3 triliun. Menurut Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, semula juga ada usul membangun jaringan kereta api di Kalimantan dan Sulawesi. ”Namun, karena komoditas dan jumlah penumpang tidak memadai, usul itu ditolak,” katanya seusai rapat di Kantor Wakil Presiden, Rabu lalu.

Dalam rapat itu, kata Jusman, juga dibahas pemisahan peran regulator dengan operator dan rencana membuka pintu bagi investor swasta untuk masuk bisnis kereta api. Namun soal terakhir ini masih harus menunggu peraturan pemerintah soal peran swasta di bisnis kereta api, yang baru akan selesai Maret 2008.

Konversi Premium Belum Jelas

Pemerintah masih belum memutuskan kapan akan mengurangi konsumsi premium bersubsidi. Padahal, sebelumnya, pemerintah sudah menyatakan akan mengurangi jatah premium bersubsidi yang beroktan 88 pada awal tahun depan. Sebagai penggantinya, pemerintah meminta Pertamina menyediakan premium beroktan 90 dan mengalihkan masyarakat agar menggunakan pertamax yang beroktan 92.

Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terus naiknya harga minyak mentah ke kisaran di atas US$ 80 per barel. Akibat kenaikan itu, subsidi bahan bakar minyak di anggaran membengkak. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda harga minyak akan turun. Karena itu, perubahan kebijakan dalam penggunaan BBM memang harus segera dikeluarkan. ”Bisa go, bisa not go,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro pekan lalu.

Menurut Purnomo, beberapa alternatif pengalihan bensin bersubsidi itu masih dikaji. ”Baru 1 Januari nanti akan diputuskan,” kata Purnomo. Rencananya, pengguna kendaraan pribadi akan diarahkan menggunakan premium beroktan 90 dan pertamax. Penentuan harga kedua jenis bahan bakar ini berdasarkan pasar. Sementara itu, premium bersubsidi hanya boleh digunakan oleh motor dan kendaraan umum.

Premium menjadi salah satu jalan untuk mengurangi subsidi karena konsumsinya oleh kendaraan bermotor tergolong tinggi, dengan Jakarta dan sekitarnya menjadi titik awal. Tahun ini, konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,6 juta kiloliter, dan tahun depan akan naik lagi menjadi 18 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 22 persen di antaranya dihabiskan di Jakarta dan sekitarnya. Jika bisa menghemat 40 persen saja, Wakil Presiden Jusuf Kalla menghitung, pemerintah bisa menghemat sampai Rp 6 triliun.