Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kelangkaan Minyak Tanah
PERTAMINA akan melakukan operasi pasar dalam satu-dua pekan ini untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah. Kebijakan lainnya, pasokan minyak tanah di seluruh wilayah yang menjalani konversi energi ke elpiji akan dipulihkan hingga mencapai 50 persen. ”Konversi di wilayah lain pun ditunda hingga program pengalihan di Jakarta beres,” kata Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro pada Rabu lalu.
Kelangkaan minyak tanah khususnya terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akibat masa transisi program konversi minyak tanah ke elpiji. Lewat program ini diperkirakan pemerintah bisa menghemat dana subsidi minyak tanah Rp 10-30 triliun per tahun. Namun masyarakat tak serta-merta mau meninggalkan minyak tanah, meski akan diberi kompor gas dan elpiji tiga kilogram gratis.
Akibatnya, minyak tanah tetap diburu. Padahal, di daerah konversi, pasokan bahan bakar bersubsidi itu dikurangi hingga 70 persen. Karena itu, harga jual minyak tanah tak lagi Rp 2.300 per liter, tapi sesuai dengan harga di pasar internasional, Rp 6.200 per liter. Ditengarai, para spekulan kemudian ”bermain” dengan membeli minyak tanah di daerah nonkonversi dan menjualnya ke daerah konversi. Kekacauan inilah yang akhirnya membuat kelangkaan merembet ke wilayah lain di luar Jabodetabek.
”Ini cepat menghabiskan stok yang kami suplai ke pangkalan-pangkalan,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal. Meski begitu, ia menandaskan, operasi pasar minyak murah hanya akan digelar di daerah yang belum menjalankan program konversi. ”Untuk masyarakat di daerah konversi, minyak tanah dijual dengan harga keekonomian Rp 6.200 per liter,” katanya.
Subsidi Minyak Goreng
SEJUMLAH jurus baru disiapkan pemerintah untuk meredam harga minyak goreng yang terus membubung. Lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia adalah penyebabnya. Jika menjelang puasa pertengahan bulan depan harganya tak kunjung turun, pemerintah bakal menyalurkan minyak goreng bersubsidi untuk rakyat miskin. ”Kami sedang merapatkan mekanisme, harga, dan titik pendistribusiannya,” kata Menteri Perdagangan Mari Pangestu pada Selasa lalu.
Pendistribusian mungkin dilakukan bersamaan dengan penyaluran beras untuk rakyat miskin (15,8 juta keluarga). Harga minyak goreng nasional rata-rata kini Rp 8.000-9.000 per kilogram—di atas harga patokan pemerintah Rp 7.600-8.500. Padahal Januari lalu harganya masih di kisaran Rp 6.400.
Untuk meredam gejolak, pertengahan Juni lalu pemerintah menaikkan pajak ekspor CPO dari 1,5 persen menjadi 6,5 persen, dengan harapan tak terjadi kelangkaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Kenyataannya, harga tak kunjung turun. Karena itu, pemerintah kini menyiapkan sejumlah opsi baru.
Salah satunya adalah kembali menaikkan pajak ekspor CPO dan mengurangi beban pajak di dalam negeri, September mendatang. ”Dana pungutan ekspor ini untuk menutup beban subsidi di dalam negeri,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat lalu. Opsi lainnya mematok kuota pasokan CPO di dalam negeri untuk mengerem ekspor minyak sawit mentah. Di bulan puasa, pemerintah juga akan mengamankan kebutuhan pokok lain: beras, gula, dan minyak tanah.
Kerja Sama Indonesia-Jepang
PEMERINTAH membentuk tim khusus untuk mengimplementasikan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jakarta, Senin lalu. ”Tim akan memonitor tahapan-tahapan implementasi perjanjian itu, termasuk peluang yang ada,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Boediono.
Berdasarkan perjanjian itu, jalur perdagangan kedua negara akan terbebas dari sebagian besar kewajiban pembayaran bea masuk impor. Penurunan dilakukan bertahap dalam 10 tahun. Perjanjian ini juga memberikan akses yang lebih besar kepada tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Negeri Matahari Terbit itu.
Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perwakilan Canon menyatakan niatnya untuk mengkaji kemungkinan pendirian pabrik produsen kamera digital itu di Indonesia. ”Mudah-mudahan perusahaan Jepang lain mengikutinya,” kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
Jepang merupakan partner dagang terbesar Indonesia, sementara Indonesia pemasok utama gas alam cair ke negeri itu. Total investasi Jepang di Indonesia sejak 1967 hingga 2005 adalah US$ 293 miliar (sekitar Rp 2.600 triliun).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo