Sosok Freddy Numberi, Mantan Menteri Kelautan di Perusahan Pemilik SHGB Pagar Laut Tangerang

Perbesar

Tokoh senior Papua Laksamana Madya TNI Purn Freddy Numberi membacakan Seruan Moral Forum Papua Kepada Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. Mereka meminta pemerintah mengkaji Label teroris kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yang justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus pagar laut di Tangerang, Banten menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini diduga menjadi Komisaris di dua perusahaan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum (AHU) kedua perusahaan tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nama Freddy Numberi mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Banten tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantas, bagaimana sebenarnya sosok Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan yang jadi komisaris di dua perusahaan pemilik sertifikat pagar laut di Tangerang itu? Berikut informasinya.

Sosok Freddy Numberi

Freddy Numberi dikenal sebagai mantan tokoh militer dan politikus Indonesia. Pria kelahiran Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947 ini merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 atau di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BACA JUGA

Kasus Pagar Laut, Mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi Komisaris Perusahaan Pemilik Sertifikat di Laut Tangerang

Profil Freddy Numberi, Komisaris 2 Perusahaan Pemilik HGB di Areal Pagar Laut Tangerang

Sebelum menjadi Menteri Kelautan, Freddy memiliki rekam jejak panjang di dunia politik dan pemerintahan. Melansir dari laman Pemprov Papua, Freddy pernah menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 1998, setelah pensiun dari TNI Angkatan Laut (AL).

Dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001) yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Freddy dipercaya menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Freddy dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta.

Pergantian presiden tak membuat Freddy kehilangan jabatannya. Di era Presiden SBY, dia diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009. Usai bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Freddy diangkat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Jusman Syafii Djamal di pemerintahan SBY.

Posisi Menteri Perhubungan ini diemban Freddy selama sekitar dua tahun, pada 2009-2011. Dia pun digantikan oleh E.E. Mangindaan dalam reshuffle kabinet pada 18 Oktober 2011.

Karier Militer Freddy Numberi

Freddy Numberi merupakan purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhirnya sebagai Laksamana Madya. Dia menyelesaikan pendidikannya di AKABRI pada tahun 1968, dan melanjutkan pendidikan khusus di AAL Surabaya pada 1969.

Setelah lulus pada Desember 1971, Freddy kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan KRI Sembilan di wilayah timur Indonesia. Selain itu, dia pernah memimpin Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor pada periode 1995-1996. Dia juga pernah menjadi Komandan Pangkalan Utama TNI AL V untuk wilayah Irian Jaya-Maluku.

Setelah purnatugas, Freddy pun terjun ke dunia politik dengan menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan. Namanya kembali menjadi sorotan karena diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Tentang Perusahaan yang Dipimpin Freddy Numberi

Berdasarkan Akta Hukum Umum (AHU) PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perseroan tertutup ini berdiri pada 14 Desember 2023 dengan nomor SK Pengesahan AHU-0078522.AH.01.02.Tahun 2023. Lokasi perusahaan ini berada di Kawasan 100 Blok C Nomor 6, Jalan Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Tangerang, Banten.

Perusahaan yang didirikan dengan modal Rp 89,1 miliar ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2, dan beberapa orang lain. Adapun, susunan pimpinan PT Cahaya Inti Sentosa adalah Nano Sampono sebagai Direktur Utama, Kho Cing Siong sebagai Komisaris Utama, Belly Djaliel sebagai Direktur, Freddy Numberi sebagai Komisaris, Surya Pranowo Budihadjo sebagai Direktur, dan Yohanes Edmond Budiman juga sebagai Direktur.

Sementara itu, PT Intan Agung Makmur merupakan perseroan tertutup dengan nomor SK Pengesahan AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023 pada 27 Juni 2023. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Inspeksi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Nomor 5, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Perusahaan ini berkegiatan usaha di bidang pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate.

Perusahaan yang berdiri dengan modal Rp5 miliar ini dipimpin Kusuma Anugrah Abadi dengan kepemilikan saham 2.500 lembar senilai Rp2,5 miliar. Sementara, Inti Indah Raya memiliki saham 2.500 lembar senilai Rp2,5 miliar. Namun, keduanya tidak memiliki jabatan apa pun di PT Intan Agung Makmur. Posisi Direktur justru dipegang Belly Djaliel dan Komisaris oleh Freddy Numberi.

Adil Al Hasan | Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Kasus Pagar Laut, Mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi Komisaris Perusahaan Pemilik Sertifikat di Laut Tangerang