Bisnis Sepekan

Laju Inflasi Menurun

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari lalu hanya 0,58 persen. Turun drastis dari bulan sebelumnya 1,36 persen. Tapi, di tengah ba-yang-bayang rencana kenaikan tarif dasar listrik, angka inflasi itu masih berpotensi meningkat lagi.

Dalam pengumumannya, Rabu pekan lalu, Kepala BPS Choiril Maksum mengatakan, penurunan laju inflasi bulanan itu antara lain karena mulai stabilnya harga beras di dalam negeri, menyusul dimulainya panen raya akhir bulan ini. ”Harga masih tinggi di beberapa daerah, tapi relatif stabil,” ujarnya.

Dalam skenario BPS, kenaikan tarif listrik 15–40 per-sen akan menyumbang inflasi 0,4–1,2 persen. ”Bila naik 30 persen, akan menyumbang inflasi bulan itu 1 persen.”

Terkait tarif listrik, Menteri Perencanaan Pembangun-an Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, mengata-kan, pemerintah masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kelayakan biaya pokok produksi listrik PLN. Namun, suara penolakan tetap datang dari Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Cemex Bakal Hengkang

BOSAN menghadapi keti-dak-jelasan yang berlarut-larut, Cemex Asia Holding Ltd. memilih mundur dari kancah persemenan nasio-nal yang dimasukinya sejak 1998. Rencana itu diungkapkan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Pertambang-an, Roes Aryawijaya, Kamis pekan lalu.

Seperti dikutip Koran Tem-po, Roes mengaku telah menerima surat dari Cemex yang berisi niat untuk menjual 25,5 persen saham miliknya di PT Semen Gresik Tbk. Langkah itu akan diikuti dengan pencabutan gugatan mereka terhadap pemerintah Indonesia di Pengadilan Arbitrase Internasional, New York.

Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menyatakan, pe-merintah sangat berminat mem-beli kembali saham Semen Gresik itu. ”Prospeknya bagus.” Apalagi, dalam kontrak disebutkan, pemerintah punya opsi untuk membeli jika perusahaan asal Meksiko itu ingin menjualnya. Masalahnya, katanya, ”Apakah pemerintah punya uang cukup?”

Saat Cemex membeli 14 persen saham Semen Gresik pada 1998, pemerintah sebe-tulnya berjanji akan menjual sisa kepemilikan sahamnya ke Cemex. Tapi, dalam perjalanannya rencana itu tak kunjung terwujud. Malah Cemex harus menghadapi permintaan pisah dua anak perusahaan Semen Gresik: Semen Tonasa dan Semen Padang. Inilah yang membuat mereka menggugat pe-merintah ke arbitrase senilai US$ 500 juta.

Obligasi Dolar Diserbu Investor

UPAYA pemerintah menjaring dana global disambut investor. Dua seri obli-gasi internasional yang diterbit-kan pemerintah mengala-mi kelebihan permint-aan hingga empat kali lipat. Dari ren-cana penerbitan US$ 1,5–2 miliar, tawaran inves-tor mencapai US$ 7,6 miliar. Namun, pemerin-tah memutuskan hanya me-ner-bitkan US$ 2 miliar. Direktur Jenderal Perben-daharaan Negara, Mulia Nasution, menjelaskan, tingginya minat investor menunjukkan kepercaya-an dunia terhadap kebija-kan ekonomi Indonesia. Ini akan memperkuat ca-dangan de-visa, sehingga pe-merintah bisa menutup defisit anggar-an.

Dua seri obligasi valas yang dicatatkan di bursa Singapura itu jatuh tempo pada 9 Maret 2017 (seri Indo-17) dan 12 Oktober 2035 (Indo-35). Tingkat imbal hasil kedua obligasi itu lebih murah dari penerbitan sebelumnya.

Publikasi Audit Bank Dievaluasi

SETELAH diprotes berbagai kalangan, Badan Pe-meriksa Keuangan bern-iat mengkaji ulang kebijakan pu-blikasi hasil audit terhadap bank-bank milik negara. Evaluasi itu dilakukan karena ada kekhawatiran munculnya gejolak akibat publi-kasi detail atas hasil audit badan tersebut.

”Saya sudah usulkan da-lam rapat internal BPK untuk mengevaluasinya,” kata anggota BPK, Baharuddin Aritonang, kepada Tempo pekan lalu. Karena itu, nanti publikasinya mungkin tidak ”telanjang” seperti sekarang. Namun, sepanjang kebijakan lama belum diubah, BPK masih tetap mempublikasikan hasil audit bank-bank negara. ”Itu amanah Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.”

Publikasi ini sebelumnya dipersoalkan oleh kalangan perbankan dan Bank Indonesia. Direktur Utama BNI, Sigit Pramono, mengatakan, dua debitor bagus BNI berniat kabur akibat publikasi audit tersebut. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah juga menyatakan, maraknya be-rita kredit bermasalah bank negara merupakan bom waktu bagi pemerintah. Nasabah khawatir dan beralih ke bank asing. Kecemasan serupa sem-pat disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani I-ndrawati.