Anggaran Kementerian Dipangkas, Anggaran IKN Bertambah

Komisi V DPR justru baru menyetujui pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun demi melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran infrastruktur pun dipotong lebih dari 75 persen menjadi Rp 22,3 triliun. Karena itu, Dody menyatakan kementeriannya belum bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Pemangkasan anggaran tidak hanya berimbas pada pembangunan IKN. Politikus Partai Demokrat itu membeberkan, pemotongan anggaran membuat sejumlah proyek Kementerian Pekerjaan Umum batal dilaksanakan pada tahun ini. Di antaranya, pembangunan 14 bendungan, preservasi rutin jalan dan jembatan, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), serta pembangunan 9.300 unit sekolah dan 2.034 unit madrasah. 

Sejumlah ekonom menilai penambahan anggaran pembangunan IKN menimbulkan tanda tanya besar ihwal prioritas kebijakan fiskal pemerintah. Ekonom dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpandangan pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan fiskal yang fleksibel serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Terlebih saat ini banyak sektor yang masih membutuhkan pendanaan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur dasar di daerah lain juga masih banyak yang lebih mendesak, tapi alokasi anggarannya justru dipotong. Menurut Achmad, penambahan anggaran untuk pembangunan IKN juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih mementingkan proyek mercusuar ketimbang perbaikan kesejahteraan masyarakat secara langsung. 

“Menambah anggaran untuk proyek IKN yang masih belum menunjukkan kepastian realisasi investasi dari sektor swasta bisa dianggap kurang bijak,” tutur Achmad kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2025. Jika pemerintah memang ingin terus membangun IKN, ia berpendapat seharusnya dana tambahan ini tidak berasal dari APBN, melainkan dari investasi swasta atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang memang ditargetkan sejak awal. 

Walakin, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pendanaan dari BUMN/BUMD belum terealisasi secara signifikan. Pada 2024, investasi untuk pembangunan IKN ditargetkan Rp 100 triliun, tapi nilai yang terealisasi saat itu baru Rp 58 triliun. Tahun ini, OIKN kembali menargetkan investasi senilai Rp 100 triliun. 

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 11 November 2024. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, juga berpendapat penambahan anggaran IKN menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan anggaran, terutama dalam konteks efisiensi belanja negara. Perintah Prabowo kepada Otorita IKN untuk bersurat ke Menteri Keuangan ihwal penambahan anggaran dinilai mencerminkan kurangnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

Bagaimanapun, kata Awalil, kepastian penambahan anggaran masih menunggu keputusan alokasi baru setelah pemangkasan. Setelah kementerian dan lembaga mengajukan perubahan anggaran, Menteri Keuangan meninjau serta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Dengan demikian, keputusan akhir semestinya diambil setelah diperiksa oleh Menteri Keuangan dan dikomunikasikan dengan Presiden.

Namun Awalil menilai penambahan anggaran IKN sebesar Rp 8,1 triliun tidak terlampau besar jika dilihat dari volume belanja yang sebesar Rp 3.621 triliun dan rencana defisit yang sebesar Rp 616 triliun. “Namun tetap saja tampak tidak tepat dalam kondisi defisit APBN 2025 yang terancam melebar karena target pendapatan sulit dicapai,” ujarnya. Jika penghematan belanja hanya dialokasikan ulang ke program lain, seperti makan bergizi gratis, masalah defisit APBN pun tetap ada. ●