Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut menerima Rp 100 triliun yang berasal dari alokasi pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga (K/L). Dadan menghitung, tambahan anggaran Rp 100 triliun itu diperlukan untuk mempercepat pencapaian target penerima MBG sebanyak 82,9 juta orang pada 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau nanti percepatan itu dimulai September, maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun," ucap Dadan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu malam, 12 Februari 2025. Menurut Dadan, MBG memenuhi tiga aspek program yang direstui Presiden Prabowo Subianto untuk menerima bagian dari realokasi pemangkasan anggaran yang ditargetkan terkumpul Rp 306 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kriteria yang disebutkan Dadan meliputi; program harus meningkatkan lapangan kerja, mendongkrak produktivitas dan mendorong inovasi. "Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi, karena di program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,5 juta orang di SPPG. Belum nanti dari rantai pasok yang ada," katanya.
Ia juga yakin MBG bakal meningkatkan produktivitas karena lahan-lahan tak terpakai akan dioptimalisasi sebagai fasilitas program tersebut. Perihal inovasi, Dadan menyebut MBG bisa mendorong petugas SPPG menciptakan menu dengan cita rasa lezat. Atas pertimbangan tersebut, Dadan meyakini menu itu layak menerima realokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kendati diambil dari anggaran kementerian atau lembaga lain yang dipangkas.
Dosen Institut Pertanian Bogor itu pun meyakinkan sisa Rp 206 triliun bisa dimanfaatkan oleh Kementerian atau Lembaga lain. "Jadi, masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi tapi untuk program-program yang meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan inovasi," ucap Dadan.
Menurut Dadan, masih banyak sebenarnya yang masih bisa dikerjakan oleh Kementerian atau Lembaga lain di saat diminta memangkas anggaran. "Asal ada tiga hal itu," kata Dadan melanjutkan. Awalnya, anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional tidak terdampak dari pemangkasan anggaran sesuai instruksi Menteri Keuangan lewat surat edaran Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 tertanggal 24 Januari 2025.
Namun, usai rapat dengan KOMISI IX DPR semalam, Dadan mengumumkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis dikurangi sebesar 0,2845 persen atau senilai Rp 200,2 miliar. Dengan demikian kini anggaran khusus MBG dipatok Rp 70,7 triliun. Pemangkasan itu, kata Dadan hanya berlaku untuk mengurangi anggaran pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sehingga MBG tetap berlanjut dengan mengakali akan memakai lahan-lahan milik instansi pemerintah sebagai fasilitas bersama.
Foto 
