Bos Freeport Blak-blakan Soal Ekspor Konsentrat

IZIN EKSPOR konsentrat PT Freeport Indonesia bakal berakhir pada 31 Mei 2024. Namun perusahaan masih belum bisa menyelesaikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Konstruksi smelter yang dimulai sejak 2018 itu direncanakan rampung pada bulan kelima 2024. Tapi produksi baru bisa dimulai pada Agustus 2024. Itu pun separuh dari total kapasitas smelter yang mencapai 1,7 juta ton. Menurut Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, pabrik akan beroperasi optimal pada akhir tahun.

Melihat progres pabrik tersebut, Freeport beberapa kali menyuarakan harapan agar izin ekspor konsentrat tembaga tetap dibuka. Freeport seharusnya sudah tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga sejak tahun lalu. Pemerintah melarang ekspor sejumlah mineral mentah mulai 10 Juni 2023 untuk mendorong peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.

Tapi peraturan ini dikecualikan untuk empat perusahaan yang sudah menyelesaikan separuh konstruksi smelter. Freeport salah satunya. Perusahaan boleh mengekspor konsentrat tembaga sampai 31 Mei 2024 dengan denda sebesar 20 persen dari nilai total penjualan mineral mentah ke luar negeri setiap periode. Freeport juga harus membayar bea keluar sebesar 7,5 persen.

Mendekati akhir masa pelonggaran ekspor, perusahaan menanti sikap pemerintah. Freeport memohon masa pelonggaran ekspor konsentrat tembaga diperpanjang. Saat bertemu dengan Tempo di kantornya, kemarin, 22 Maret, Tony Wenas mengatakan penyetopan izin ekspor saat smelter belum beroperasi optimal punya konsekuensi. "Kalau tidak diberi pelonggaran ekspor, kami tentu akan menurunkan produksi," ujarnya. Dalam kutipan wawancara berikut ini, dia menjelaskan detailnya.

Apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak memperpanjang pelonggaran ekspor konsentrat?
Begini, di IUPK (izin usaha pertambangan khusus), kami diberi waktu lima tahun untuk membangun smelter, dan sampai smelter itu beroperasi penuh, kami dibolehkan ekspor. Tapi kan ada Covid. (Masa pembangunan yang seharusnya) lima tahun jadi enam tahun. Covid keadaan kahar (force majeure). 

Kalau tidak diberi relaksasi ekspor, kami tentu akan menurunkan angka produksi. Produksi tembaga kita yang bisa 1,7 miliar pound akan berkurang menjadi 1,4 miliar pound. Produksi emas kami yang tadinya bisa mencapai 2 juta ons akan berkurang menjadi 1,6 juta ons. 

Penerimaan negara yang direncanakan bisa US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 65 triliun itu akan berkurang menjadi US$ 2,9 miliar atau Rp 45 triliun. Berkurang US$ 1,4 miliar atau Rp 20 triliun. Dan itu akan berdampak pada penerimaan daerah yang signifikan.

Apa yang terjadi di tambang ketika jumlah produksinya berkurang?
Ya, kami harus me-rearrange tambang itu. Sedapat mungkin kami akan berusaha supaya tidak terlalu mengganggu operasi. Tapi kan tetap saja terganggu dari segi kapasitas. 

Ada potensi PHK?
Kalau PHK, kami jaga sedemikian mungkin untuk tidak terjadi PHK.

Berapa nilai bea keluar yang dibayarkan perusahaan selama pelonggaran ekspor ini?
Kira-kira US$ 500 juta sudah kami bayar, yang seharusnya berdasarkan IUPK kami itu 0 persen karena progres smelter kami sudah lebih dari 50 persen. Kalau lebih dari 50 persen, bea keluarnya 0 persen menurut IUPK kami.

Bagaimana jika pemerintah kembali memberikan izin ekspor konsentrat setelah Mei, tapi dengan tarif yang sama seperti sekarang?
Itu sedang kami bicarakan dengan pemerintah.

Tony Wenas