Boyong ke Kemayoran

PEKAN Raya Jakarta tidak lagi diselenggarakan di lapangan Monumen Nasional (Monas). Mulai PRJ ke25, dibuka Presiden Soeharto Sabtu pekan ini, kegiatannya diselenggarakan di bekas Bandara Kemayoran. Menurut Soekardjo Hardjosoewiro, Dirut JITC, perusahaan pemilik dan pengelola PRJKemayoran, fasilitas yang tersedia di Kemayoran jauh lebih baik dibandingkan dengan arena pameran dagang di Hong Kong atau Taipei. "Kami punya gedung pameran tetap yang luas dan megah," katanya. Gedung pameran berlantai enam -- luas setiap lantai sekitar 7.000 m2 -- sudah siap disewakan dengan tarif US$ 11wUS$ 22,5 per m2 selama masa pekan raya. Peminat ternyata cukup banyak. "Sampai tanggal 12 Juni sudah tercatat 553 peserta," kata Soekardjo. Di antara peserta antara lain tercatat perusahaan dari Belgia, Rusia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Pakistan, dan Singapura. Namun, pengunjung PRJKemayoran mungkin belum akan begitu terkagumkagum. Kompleks itu ternyata masih jauh dari rampung. Di bagian depan, misalnya, baru kelihatan satu gedung berlantai enam, sedangkan dua gedung yang membentuk setengah lingkaran di kirikanan belum dikerjakan. Sabtu lalu, jalan di depan gerbang utama juga masih dikerjakan, sementara di bagian dalam kompleks berbagai peralatan dan bahan bangunan masih centangperenang. Puluhan truk pengangkut tanah dan bahan bangunan masih keluarmasuk. Mengenai bangunan utama berlantai enam itu baru rampung sampai lantai II. Lantai III ke atas sedang dipasangi kaca, dicat, dan lantainya sedang digosok. Bisa dibayangkan, para penyewa akan banyak mengeluh dalam mempersiapkan arena pameran mereka. Di belakang gedung yang sudah jadi tersebut direncanakan akan berjejer hall A (sebelah kanan) serta hall B dan C di sebelah kiri. Hall A, seluas 12.500 m2, diperuntukkan sebagai tempat pameran murni bagi peserta luar negeri, instansi pemerintah, lembaga nondepartemen, dan swasta nasional. Di belakang hall A ini terlihat sebuah bangunan sementara. Di sini nantinya akan dibangun tiga buah gedung pertunjukan -- gedung kebudayaan, kesenian, dan cinepleks. Tentang hall B, seluas 6.000 m2, akan menjadi sarana promosi penjualan peserta swasta nasional dan pemerintah daerah. Hall C masih dalam tahap penyelesaian. Sebuah pusat rekreasi dan kegiatan pasar malam juga tengah dikerjakan. Kendati kompleks PRJKemayoran itu belum tuntas, pemilik dan pengelola kompleks tersebut -- PT Jakarta International Tradefair Corporation (JITC)) -- sudah terpaksa mengoperasikannya. Pertama, arena PRJ di lapangan Monas sudah mulai diratakan untuk dihijaukan kembali. Kedua, JITC, yang sejak Maret 1990 telah menanamkan modal sekitar Rp 250 milyar untuk pembangunan kompleks PRJ Kemayoran, sudah kepingin menuai hasil. Seluruh kompleks itu, menurut anggaran tahun 1987, akan menelan investasi sekitar Rp 400 milyar. Jelas, dari investasi yang telah dikeluarkan, yakni sekitar Rp 220 milyar untuk arena pameran, dan sekitar Rp 30 milyar untuk kompleks "Pasar Gambir tempo dulu", pembangunan baru berjalan 50%60%. Maka berbagai sumber digali JITC untuk pemasukan uang. Pengunjung PRJ, misalnya, diharuskan membayar tiket masuk Rp 1.000 per orang -- naik Rp 200 dibandingkan dengan tahun lalu. Pembawa mobil juga diminta membayar parkir Rp 1.000. "Tapi sumber penghasilan utama yang kami harapkan adalah dari penyewaan tempattempat pameran," kata Soekardjo kepada TEMPO, Sabtu lalu. Namun, Soekardjo sungkan berbicara tentang keuangan. Apakah pembangunan ini menghadapi masalah pendanaan, juga tidak diungkapkannya. Maklum, pembangunan PRJKemayoran ini diwarnai tiga isu besar di Jakarta dan di Tokyo -- mulai mengenai keterlibatan Pemda DKI sebagai pemilik saham di JITC, soal Summa Group sebagai salah satu pemodal yang terancam bangkrut, sampai isu dikaitkannya skandal korupsi Wakil Perdana Menteri Jepang M. Watanabe dengan JITC. Seperti diketahui, PRJKemayoran bukan lagi milik Pemda Jakarta tapi milik suatu perusahaan konsorsium swasta. Para pemegang saham JITC juga terdiri dari suatu konsorsium pemerintah dan swasta nasional, serta pemerintah dan swasta Jepang. Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (suatu lembaga pemerintah yang bernaung di bawah Sekretariat Negara) memegang saham 5%. Sebanyak 52,5% dipegang PT Jaya Nusa Pradana -- terdiri dari Yayasan PRJ (milik Pemda Jakarta), PT Griya Nusantara Pradana (Edward Soeryadjaya), M. Hidayat (Ketua REI), dan Soebagyo (PT Tiga Mas). Keterlibatan Yayasan PRJ dan Edward itu sempat dipermasalahkan. "Pak Edward di sini sebagai pribadi, bukan atas nama PT Summa," kata Soekardjo. Kemelut yang kini tengah melanda Summa Group, menurut Soekardjo, tidak berpengaruh di JITC. Sedangkan soal keterlibatan Yayasan Pemda Jakarta dalam PT belum bisa diselesaikan secara hukum. Hal itu menyebabkan jabatanjabatan presiden komisaris dan komisaris, yang tadinya disediakan untuk Gubernur Wiyogo Atmodarminto dan Wakil Gubernur Herbowo, kini masih lowong. Sisa saham, sebanyak 42,5%, dipegang Jakarta Development Corporation, suatu konsorsium dari pemerintah Jepang (OECF) dan 55 perusahaan Jepang. "Isu skandal Wakil Perdana Menteri Jepang itu tidak betul. Soal itu sudah dibantah Duta Besar Jepang untuk Indonesia," kata Soekardjo. Artinya, konsorsium Jepang boleh jalan terus di JITC. Max Wangkar, Bambang Sujatmoko