Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan telah menyetujui impor vaksin cacar monyet alias Monkeypox (Mpox) lebih dari 7 ribu dosis. Dari kuota dosis yang telah diizinkan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengimpor lebih dari 2 ribu dosis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang kami berikan izin sebetulnya 7 ribu lebih, tapi yang tersedia sekarang 2 ribu lebih,” kata Taruna Ikrar saat ditemui Tempo usai pembukaan Cosmetic Expo di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Jumat, 13 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Taruna Ikrar mengatakan pemerintah tak hanya mengimpor vaksin itu. Dia berharap, vaksin itu juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Stok vaksin yang telah tersedia itu kini disimpan oleh Kemenkes.
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, Rita Endang, mengatakan vaksin cacar monyet itu didatangkan dari Eropa melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme (SAS). Ini merupakan mekanisme untuk memasukkan obat yang belum mengantongi izin edar melalui jalur khusus ke Indonesia. Dengan catatan, obat-obat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Rita menjelaskan, mekanisme SAS digunakan karena jumlah pasien yang membutuhkan vaksin tidak terlalu banyak. Dia mengatakan di luar vaksin, banyak obat-obat cacar monyet yang bisa diperoleh di dalam negeri, misalnya antiretroviral. “Jadi kalaupun ada SAS hanya untuk kebutuhan saat ini, karena memang kasusnya enggak terlalu banyak,” kata Rita, ditemui Tempo di tempat yang sama.
Meski vaksin Mpox mulai memasuki Indonesia, Kemenkes menegaskan bahwa vaksinasi cacar monyet atau Mpox hanya diberikan kepada kelompok yang berisiko tinggi. Rekomendasi dari World Health Organization (WHO) ini menyatakan vaksin ini terutama ditujukan untuk Lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) serta individu yang telah kontak langsung dengan penderita cacar monyet dalam dua pekan terakhir.
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, menjelaskan bahwa selain LSL, kelompok risiko tinggi lainnya mencakup petugas laboratorium yang bekerja dengan spesimen virologi, terutama di daerah yang telah melaporkan kasus Mpox, serta petugas kesehatan yang menangani pasien dengan infeksi Mpox.
"Petugas kesehatan yang menangani kasus Mpox juga akan diberikan vaksin untuk mencegah penularan infeksi virus ini," ujar Prima dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.
Pilihan Editor: Tak Semua Orang, Hanya Kelompok Tertentu yang Diberi Vaksin Mpox