Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Bukan Asing, Sri Mulyani Sebut Obligasi Negara Banyak Dibeli Ibu-ibu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sebagian besar surat utang negara diterbitkan di dalam negeri.

22 Desember 2020 | 13.51 WIB

Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mencantumkan tawaran bonus sebesar lima kali gaji untuk buruh dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mencantumkan tawaran bonus sebesar lima kali gaji untuk buruh dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sebagian besar surat utang negara diterbitkan di dalam negeri. Mayoritas pembeli instrumen investasi tersebut pun diklaim merupakan kalangan ibu-ibu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Pernyataan Sri Mulyani ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa pemerintah lebih banyak berutang kepada asing untuk membiayai APBN. Hingga kini, pemerintah telah menerbitkan surat utang retail sebesar Rp 80 triliun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Sebesar 56 persen surat obligasi negara yang dikeluarkan (negara) dibeli oleh ibu-ibu. Ini lebih banyak dari laki-laki. Generasi milenial juga membeli obligasi negara,” ujar Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia pada Selasa, 22 Desember 2020.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui pembiayaan APBN harus ditutup dengan surat utang karena kondisi yang dihadapi negara tidak biasa. Dalam kondisi pandemi, penerimaan negara berkurang lantaran pendapatan pajak melorot tajam. Padahal pajak merupakan sumber utama bagi pendapatan.

Di saat bersamaan, harga komoditas melorot sehingga penerimaan negara tak sebesar masa normal. Di sisi lain, negara harus mengeluarkan belanja lebih besar, khususnya untuk penanganan Covid-19.

Selama pandemi, negara menganggarkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Dari pagu tersebut, Rp 99,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk penanganan kesehatan. Sedangkan dana perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp 280,21 triliun.

Sisanya, anggaran penanganan Covid-19 dikucurkan untuk kebutuhan lain, seperti kebutuhan sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan stimulus pembiayaan untuk UMKM dan korporasi agar dapat bertahan di masa pandemi.

Maka untuk menutupi defisit APBN, pemerintah harus mengambil langkah strategis seperti burden sharing atau pembagian beban melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia serta penerbitan surat utang. Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang negara akan dilakukan secara hati-hati dan bijaksana.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, ia bergabung dengan Tempo pada 2015. Kini meliput isu politik untuk desk Nasional dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Ia meliput kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke beberapa negara, termasuk Indonesia, pada 2024 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus