Bukan caranya untuk jadi pandai

DILARANGNYA bisnis para pialang itu ternyata punya buntut yang panjang. Banyak nasabah yang merasa sulit mendapatkan uang mereka kembali, sekalipun Menteri Perdagangan Radius Prawiro ada menawarkan jalan keluar dalam acara makan siang di Press Club Jakarta pekan lalu. Mereka umumnya meminta agar pemerintah bersikap lebih aktif dalam membantu para nasabah itu. Bisakah? Seusai acara itu, TEM PO berkesempatan menanyakan lebih jauh pada Menteri Radius di kantornya. Berikut ini beberapa petikan penting dari wawancara TEMPO dengan Menteri Perdagangan: Tanya: Menurut bapak futures trading perdagangan dengan penyerahan kemudian) itu baik. Tapi mengapa yang sekarang beroperasi di Jakarta itu dilarang? Jawab: Futures trading yang barusan dilarang itu tak ada hubungannya samasekali dengan futures trading yang dikenal di luar negeri. Di luar negeri disertai dengan penyerahan barang secara fisik, setiap kali suatu transaksi ditutup. Jadi jelas ada pemindahan barang. Yang terjadi di sini lain samasekali. Di sini barang tak kelihatan ikut serta dalam transaksi. Yang terjadi hanya pergerakan harga dan angka. Jadi kami terkenang akan tehnik permainan angka seperti dalam Hwa-Hwe dulu dan lotre buntut. Jelas usaha yang lebih merupakan judi itu merugikan perekonomian negara. T: Kalau memang begitu mengapatak dari pagi-pagi pemerintah melarang? J: Pada mulanya kami mendengar tentang praktek futures trading itu ketika saya sedang membantu rencana pendirian Pasar Modal. Kami baru mengetahui praktek-praktek yang merupakan judi itu setelah ada nasabah yang dirugikan itu datang melapor. T: Kapan itu? J: Sekitar permulaan April. Makanva 15 April lalu saya memberikan warning (peringatan) agar masyarakat berhati-hati. T: Tapi ketujuh perusahaan pialang itu kan sebelumnya sudah diberi izin. J: Izin memang kami berikan. Bukan sebagai usaha future trading. Tapi sebagai izin perdagangan umum: perdagangan besar, ekspor impor, pedagang menengah atau pedagang jasa perantara. Jadi mereka ternyata telah menyimpang dari ketentuan semula. Istilah perdagangan telah mereka gunakan sebagai payung untuk melakukan usaha futures trading yang tak benar itu. T: Jadi lepartemen Perdagangan ini sudah kebobolan. J: Memang kami kebobolan. Tapi kalau Deperdag saja yang kebobolan, itu tak benar. Adanya orang-orang asing yang bisa bekerja tanpa izin di sini, hanya dengan visa turis, menunjukkan bahwa Tenaga Kerja juga sudah kebobolan. Tegasnya kita semua kebobolan termasuk pers juga. T: Setelah pak Radius memberikan peringatan itu, diberitakan ada dua orang pialang dari flongkong yang datang ke kantor bapak. Apa saja yang dibicarakan kalau boleh tahu ? J: Begini. Pada 29 April lalu, pak Naro minta waktu pada saya untuk memperkenalkan dua orang dari Hongkong itu. Saya memang menerima mereka. Dan kedua orang itu diperkenalkan sebagai ahli dalam bursa komoditi. Mereka bermaksud membantu mendidik tenaga-tenaga Indonesia di bidang bursa komoditi, karena mendengar kita bermaksud akan mem)uka kegiatan itu di Indonesia. Lalu saya tanyakan: Apakah di Hongkong ada kegiatan bursa komoditi seperti yang di sini? Mereka menjawab: Tidak ada, di Hongkong kegiatan itu sudah dilarang sejak tahun 1973. Kedua orangitu juga mengatakan bahwa mereka bukan pialang (broker), karena untuk menjadi pialang itu harus menjadi anggota asosiasi. Nah, kalau mereka bukan pengusaha bursa komoditi dan bukan broker, lalu apa? Saya lantas jadi curiga. T: Kalau sudah menaruh curiga, mengapa pemerintah baru melarangnya tanggal 7 Juni? J: Soalnya waktu kami melakukan penelitian, sulit mendapatkan informasi. Yang menjadi pengurus di sana ternyata juga orang-orang asing. Dan kami mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan mereka. T: Apakah kesulitan itu juga disebabkan adanya tekanan-tekanan? J: Sepanjang jadi pejabat memang saya merasakan adanya tekanan-tekanan pekerjaan. Tapi kalau yang dimaksudkan itu adalah adanya tekanan-tekanan yang saya indentifikasikan sebagai menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, saya abaikan. T: Beberapa pejabat ada yang beranggapan usaha pialang itu bukan sebagai judi, tapi spekulasi. Bahkan Menlu Adam Malik menilainya sebagai 'tempat belajar agar orang Indonesia meniadi lebih pandai. Bagaimana komentar bapak? J: Saya tak bisa membela argumentasi apapun yang mengatakan usaha para pialang itu sebagai bukan perjudian. Kegiatan mereka jelas merugikan nasabah. Bukankah para nasabah itu umumnya terdiri dari ibu-ibu rumahtangga dan para pegawai negeri yang tak mengerti? Dan nasabah yang termasuk pintarpun sebenarnya dirugikan. Sebab untuk setiap transaksi, mereka itu dipotong Rp 16 ribu sedang untungnya hanya Rp 10 ribu. Perusahaan dan para adviser (penasehat) dapat untung bukan saja karena kurs naik atau turun. Tapi karena banyaknya nasabah yang ikut trading. Tentang anggapan yang melihat usaha tersebut sebagai 'tempat belajar', jelas ini bukan caranya untuk belajar jadi pandai. Apakah mereka itu membayar pajak? Ternyata tidak. T: Dalam keterangan di Press Club bapak menganjurkan para nasabah itu agar memakai pengacara untuk melayani perusahaan pialang yang sudah punya pengacara. Mengapa pemerintah tak ikut menengahi sebagai wasit? Tapi seakan membiarkan kedua pihak yang bersengketa itu 'berkelahi' sendiri? J: Soalnya masih bersifat perdata. Lain lagi kalau sudah dibuktikan ada yang bersifat pidana. Smpai sekarang kami kurang data untuk menentukan bahwa itu pidana.