Celengan baru

JIKA segalanya lancar, pengapalan pertama LNG (gas alam cair) ke Korea Selatan diharapkan bisa dilakukan pertengahan 1986. Sebagai konsumen baru, Korea Electric Power Co. (Kepco) itu akan membeli sebanyak dua juta ton tiap tahun dari lapangan Arun, Aceh. Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Subroto, ketika mengungkapkan jadwal itu pekan lalu, tak merinci besarnya devisa yang diduga akan masuk dari situ. Yang sudah pasti, bertambahnya penerimaan pajak dan devisa dari ekspor itu akan banyak berguna untuk menutup berkurangnya pendapatan pajak dan devisa minyak akibat melemahnya permintaan bahan tambang itu menjelang musim panas kelak. Sampai Agustus lalu, devisa gas alam cair ini sudah tertabung US$ 2.581 juta (lihat Grafik), naik cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang US$ 2.255 juta. Berkat kenaikan ekspor LNG inilah, celengan pemerintah untuk tahun anggaran berjalan blsa dibikin gemuk. Tapi, tidak seperti penjualan LNG ke Jepang yang menggunakan cara fob (free on board), ekspor gas alam cair ke Kepco itu dilakukan dengan cara cif (cost, insurance, and freight). Artinya, untuk mendapatkan devisa itu, pemerintah juga harus mengeluarkan devisa guna membayar perusahaan pelayaran yang, kebetulan, diageni dua perusahaan Indonesia. Yang beruntung tentu pemilik kapal Golar Gas Gryogenics Inc. (di sini diwakili PT Samudera Petrindo Asia, dengan Direktur Utama Bambang Trihadmodjo) dan pemilik kapal Liquimarine Gandria Chartering Co. (di sini diwakili PT Fast Marine Service, dengan Direktur Utama Bambang Trisulo). Tapi, mungkin, dengan menangani sendiri pengapalan LNG yang butuh teknologi tinggi tadi, Pertamina bisa banyak belajar. Seperti juga ketika para pejabat instansi itu belajar berunding dengan pihak Korea Selatan sejak 1981 sebelum akhirnya kontrak penjualan LNG ditandatangani. Sekarang mereka juga berunding dengan Taiwan. Ketika ditanya Putut Tri Husodo dari TEMPO, Menteri Subroto menolak mengungkapkan kemajuan perundingan itu. "Nanti saja kalau seluruhnya sudah selesai," katanya. Taiwan, seperti dikatakan David Chen manajer perwakilan Indonesia dari Overseas Petroleum and Investment Corp. (OPIC), ingin membeli gas alam cair sebanyak 1,5 juta ton dari lapangan Badak, Kalimantan Timur. Pembelian sebanyak itu direncanakan akan berlangsung tujuh sampai delapan tahun, sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi 2 juta ton untuk masa 13 atau 12 tahun berikutnya. "Kontrak pembelian 20 tahun itu diharapkan bisa disepakati dan ditandatangani Maret 1986," katanya. Namun, ganjalan untuk menutup kontrak itu ternyata masih cukup banyak. Taiwan memang sudah sepakat akan membangun terminal penerimaan LNG di Kaoshiung, tentu, dengan biaya sendiri. Hanya dalam soal pengangkutan dan pembangunan kilang pendingin gas alam, pembeli rupanya masih keberatan ikut membiayainya. Menurut Menteri Subroto, ada baiknya kalau Taiwan juga ikut dalam investasi membangun train itu - seperti yang dilakukan Jepang sebelumnya untuk menjamin pembelian. "Tapi tanpa penyertaan modal pembeli pun kita sanggup melakukan ekspor," katanya. Agaknya memang disadari, sesudah Malaysia dan Brunei juga menghasilkan gas alam, posisi pembeli kini seperti berada di atas angin. Toh, itu tidak berarti pembeli baru seperti Taiwan akan diberi potongan. "Harganya tergantung kesepakatan kedua pihak," kata Subroto. "Dan ingat, perdagangan LNG tidak seperti minyak, yang dibatasi dengan harga patokan resmi."