Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres putaran kedua yang akan digelar malam ini mengangkat sejumlah isu ekonomi yakni sumber daya alam, energi dan pangan, lingkungan hidup, serta infrastruktur. Isu panas mulai dari divestasi Freeport hingga defisit bahan bakar minyak atau BBM diperkirakan bakal bergulir dan dibahas kedua calon presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan bakal mengangkat isu kedaulatan energi dengan membawa isu divestasi Freeport dan akuisisi Blok Rokan sebagai senjata pada debat kali ini. "Isu tersebut akan diklaim sebagai bentuk nyata kedaulatan energi," ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 17 Februari 2019.
Namun, sang penantang, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, juga bakal memakai isu Freeport untuk menghantam Sang Inkumben. "Ongkos akuisisi saham Freeport yang beratkan Inalum juga bisa dikeluarkan oleh Prabowo," ujar Bhima.
Di sisi lain, Prabowo diprediksi telah menyiapkan isu melebarnya defisit minyak dan gas pada era Jokowi sebagai amunisi lainnya pada malam hari ini. Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan Indonesia memang tengah mengalami defisit energi, terutama minyak.
Pasalnya, Tanah Air masih memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor yang sangat besar, hingga mencapai 41 persen dari konsumsi BBM. Kondisi itu diperkirakan bakal semakin parah bila melihat produksi migas yang cenderung menurun.
Pada 2018, produksi migas Indonesia lebih rendah 30 persen dibandingkan 2014. Bhima mengatakan persoalan itu disebabkan oleh anjloknya investasi, khususnya di hulu migas, yang berimbas pada sulitnya mendorong produksi. "Itu dipengaruhi erat oleh kurangnya koordinasi dan kepastian kebijakan serta bolongnya UU migas."
Di sisi lain, Bhima mengatakan kebutuhan energi diperkirakan akan terus meningkat dan mencapai 2.744 juta Barrel Oil Equivalent (BOE) pada tahun 2024. Akibatnya, ia menyebut impor energi sulit untuk dihindari.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal berujar divestasi Freeport Indonesia bakal menjadi salah satu isu andalan Jokowi dalam debat nanti malam. "Ya, itu adalah salah satu pencapaian yang menjadi daya jual bagi inkumben," ujar dia di Hong Kong Cafe, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Sementara, Prabowo diperkirakan bakal mengkritisi beberapa hal terkait divestasi Freeport yang masih banyak kelemahan.
PT Inalum (Persero) telah menguasai saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen pada Desember 2018. Aksi korporasi ini terjadi setelah pelunasan transaksi divestasi saham.
Inalum mengeluarkan dana sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun dengan kurs Rp 14.500. Biaya akuisisi ini didapatkan setelah menerbitkan obligasi valuta asing senilai US$ 4 miliar. Selain untuk pembayaran saham, sisa pendapatan dari obligasi digunakan untuk refinancing.
Salah satu isu terkait Freeport yang bakal menjadi sandungan bagi Jokowi adalah ihwal lingkungan pertambangan. "Pemerintah mendiskon pelanggaran lingkungan hidup senilai Rp 185 triliun menjadi divestasi saham dengan mengorbankan hak orang Papua," ujar Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 10 Februari 2019.
Selanjutnya, Merah juga mempertanyakan keberanian Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk mengejar Freeport terkait perkara itu. Selain itu, ia bertanya apakah pemerintah nantinya bakal memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Papua untuk menentukan apakah pertambangan itu mesti ditutup atau tetap dilanjutkan.
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Johnny G. Plate mengatakan tak sulit bagi kubunya menjawab berbagai kritik, yang kemungkinan akan menjadi amunisi Prabowo menyerang Jokowi dalam debat kedua.
Johnny mengatakan kubu Jokowi sudah bersiap jika dicecar soal pemerintah yang mendiskon pelanggaran lingkungan hidup senilai Rp 185 triliun menjadi divestasi saham dalam kasus PT. Freeport. "Saya menyampaikan, semua sudah ada studi kajiannya. Akan lebih besar lagi dampak dan kerugian Freeport kalau tidak segera diambil alih," ujarnya.
DEWI NURITA
Foto 
