Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat terkait kebijakan baru negara tersebut yang menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk dari Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden AS, Donald J. Trump, pada 2 April dan akan mulai diberlakukan pada 9 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Prabowo menyoroti pentingnya memelihara hubungan bilateral yang kokoh dan harmonis antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama di tengah ketegangan global yang disebabkan oleh perang dagang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, hubungan yang adil, hubungan yang setara, resiprokal. Jadi, apa yang mereka minta masuk akal, wajib kita hormati,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Senin, 7 April 2025.
Ia menyadari bahwa para pemimpin Amerika bertindak demi kepentingan rakyatnya, namun tetap meyakini bahwa Indonesia memiliki daya tahan serta kapabilitas untuk menghadapi tekanan dari konflik dagang yang terjadi secara global.
Komisi IX DPR apresiasi langkah pemeritah
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menyambut baik langkah yang diambil pemerintah dalam menanggapi kebijakan kenaikan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sebagai legislator yang menangani urusan keuangan, perencanaan pembangunan, moneter, dan sektor jasa keuangan, Marwan menilai respons pemerintah cukup cerdas karena mampu menyeimbangkan antara diplomasi perdagangan dan upaya penguatan ekonomi nasional.
"Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 9 April 2025. .
Ia berpendapat bahwa pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap kompetitif di pasar global tanpa harus terjebak dalam konflik dagang yang bisa merugikan banyak pihak.
Komisi VII DPR sebut tarif Trump jadi momen reformasi kebijakan impor
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai kebijakan tarif balasan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia yang diterapkan oleh Presiden Trump seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan impor nasional.
"Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” kata dia di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk segera menyusun langkah-langkah kebijakan yang proaktif, serta mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan ekonomi dalam negeri.
"Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita," katanya pula.
Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional
Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sepakat melihat kebijakan tarif dari AS ini sebagai peluang untuk mendorong kebangkitan produk dalam negeri.
Muzani menuturkan bahwa isu tarif impor turut dibicarakan saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada malam hari tanggal 8 Maret.
"Keduanya juga sepakat bahwa ini (tarif AS) harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan, Rabu, 9 April 2025, dikutip di Antara..
Ia memperkirakan bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan harga produk impor meningkat, sehingga ke depan, impor hanya akan difokuskan pada barang-barang tertentu yang memang dibutuhkan.
Pilihan editor: Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, BI Langsung Intervensi Pasar
