Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG 3 Kg di pengecer sejak 1 Februari 2025 untuk memastikan subsidi tepat sasaran, membuat banyak warga harus antre di agen resmi Pertamina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akibat kelelahan mengantre gas, seorang warga RT/RW 001/007, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bernama Yonih dikabarkan meninggal.
"Almarhumah antre gas di salah satu toko penjual gas 3 kg yang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Perkiraan 500 meter dari rumahnya, kecapekan sepertinya," ucap Ketua RT 001, Saeful, Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perempuan berusia 62 tahun itu ikut antrean di pangkalan tabung gas elpiji sekitar pukul 10.00 WIB. Usai mendapatkan gas, ia kemudian pulang dan di tengah jalan sempat istirahat.
"Jadi almarhumah ini sudah membawa dua tabung gas 3 kg dan hendak pulang. Enggak jauh dari toko, ia tiba-tiba istirahat karena kelelahan di depan toko laundry dan langsung pucat mukanya. Warga yang mengenal almarhumah, kemudian menelepon keluarganya untuk dijemput," katanya.
Keluarga korban membawa Yonih ke rumah sakit, namun ia menghembuskan nafas terakhir di perjalanan.
"Almarhumah kesehariannya membuka warung makanan, seperti nasi uduk dan lainnya. Almarhumah memiliki riwayat penyakit darah tinggi," kata dia.
Menurut dia, sejak pagi antrean warga untuk membeli gas mengular. "Orang banyak mengantar anak sekolah sambil menenteng tabung gas," kata Saeful.
Antrean panjang ini selain pengecer tidak boleh menjual, juga karena kurangnya pasokan, kata seorang agen resmi elpiji di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang menduga ada permainan di balik kelangkaan gas subsidi tersebut.
"Kalau saya kesal juga. Ada dugaan permainan, kan yang kasihan dan rugi yang berada di bawah," kata Dwi, 58 tahun, saat ditemui di Jakarta, Senin.
Dwi menilai gas elpiji 3 kg bukan terbilang langka tetapi diduga stok tersebut sengaja ditahan pihak tertentu.
Maka itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa terbuka dan mampu mengedukasi mengenai mekanisme yang dilakukan agen resmi demi berjalannya kebijakan yang tercipta.
"Mungkin ada mekanisme baru, tapi biar ini enggak terlalu terburu-buru, ditahan dulu biar siap-siap dari kita," ujarnya.
Maka itu, menurut dia, pemerintah perlu menerjunkan petugas untuk melihat kondisi di lapangan agar distribusi gas elpiji tepat sasaran.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan sejauh ini belum ada kebijakan pembatasan pembelian dari pemerintah.
PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung ke pangkalan resmi untuk mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Menteri Bahlil: Kasih Waktu, Kami Selesaikan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang mengantre untuk membeli gas elpiji 3 kilogram bersabar pada masa transisi penghapusan pengecer menjadi pangkalan.
“Bapak, ibu, semua saudara-saudara saya, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.
Dia kembali menegaskan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Yang terjadi, kata dia, hanyalah masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli LPG 3 kg.
“Biasanya (jarak beli) cuma 100 meter bisa dapat LPG pengecer itu, sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 km. Kadang-kadang, tempatnya pun belum tahu,” ucapnya.
Bahlil mengatakan sudah memberi arahan agar para pengecer yang sudah memenuhi syarat segera dinaikkan statusnya menjadi pangkalan.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengontrol harga jual tabung LPG 3 kg.
“Ini transisi saja sebenarnya. Saya juga tadi sudah diminta oleh Pak Wapres (Gibran Rakabuming Raka) untuk memperhatikan ini,” ucap Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi.
Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan.
Yuliot mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.