Dwiyana Slamet Riyadi: Kami Terus Tekan Pembengkakan Biaya

Apa benar besaran cost overrun berhasil ditekan?
Semua orang ingin proyek ini tidak ada pembengkakan biaya. Tapi, karena harus ada cost overrun itu, kami ingin angkanya minimum. Kan sering saya jelaskan, seperti stasiun LRT di Halim itu, dulu di rencana enggak ada. Tapi tiba-tiba ada kebutuhan dan dorongan pemerintah untuk memperkuat integrasi dengan membangun stasiun LRT menggunakan biaya KCIC.

Ada lagi eskalasi harga, perubahan inflasi, hingga upah minimum. Itu ada dalam klausul kontrak. Jadi, kontraktor bisa minta itu, tapi di initial budgeting enggak ada. Artinya, memang harus ada cost overrun. Pembengkakan biaya yang menurut saya paling adil dan bisa diterima menurut semua orang adalah yang reasonable. Harus dipertanggungjawabkan dan ada justifikasinya

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi (kiri) meninjau pembuatan bantalan kereta cepat Indonesia China di unit mobile concrete slab track wika beton, cikampek, Jawa Barat, 3 September 2021. TEMPO/Tony Hartawan

Berapa kisaran perubahannya?
Ini kan usulan cost overrun sudah ada sejak 2020 awal, dari US$ 2,6 miliar, kemudian menjadi US$ 2,3 miliar, menjadi US$ 2 miliar, lalu US$ 1,8 miliar. Saat saya masuk (ke KCIC), kami review terus dan ujungnya menjadi US$ 1,675 miliar. Jumlah itu pada saat posisi terakhir ketika Kementerian Perhubungan meminta segera di-review BPKP, jadi kan harus kami cut-off review-nya di US$ 1,675 miliar.

Itu pun, selama BPKP melakukan review, kami melakukan review lagi dan ada koreksi lagi. Seperti itulah proses penanganan cost overrun. Kalau angka finalnya seperti apa sekarang, itu menjadi laporan BPKP ke Kementerian BUMN dan Komite Kereta Cepat. Saya tidak bisa bicara berapa.

Apa saja upaya untuk menekan pembengkakan biaya tersebut?
Banyak. Perubahan desain, value engineering, kemudian mengajukan proposal lebih awal terhadap pekerjaan yang akan datang. BPKP melakukan review pembengkakan biaya yang belum terjadi. Artinya, masih dalam proyeksi. Misalnya, perjanjian penggunaan frekuensi dengan Telkomsel, yang dilakukan BPKP adalah me-review sebatas proposal yang belum terjadi. Proposal ini masih kami negosiasi.

Jadi, beberapa item yang bisa kami pangkas, ya, kami pangkas. Misalnya, biaya persiapan operasi dan perawatan. Dulu sebelum kami masuk, besarannya US$ 153 juta. Sekarang kami negosiasi dengan kontraktor, sudah pada posisi di angka US$ 70 juta. Ini kami lakukan terus.

Apa lagi upaya lainnya?
Ada banyak lagi. Misalnya, kami mendorong PT KAI memberikan bantuan tenaga, karena pada masa persiapan operasi, kami butuh tenaga berpengalaman, bukan fresh graduate. Sebab, di dalam aturan, syarat untuk dididik menjadi masinis kereta cepat perlu pengalaman 100 ribu kilometer. Kalau enggak dari KAI, mana bisa. Kan operator kereta terbatas.

Dengan cara itu, pendidikan masinis yang harusnya 18 bulan, tinggal tujuh bulan. Biaya menjadi murah. Lokasi training juga kami pindahkan hampir semua ke Indonesia dari asalnya ada di Cina. Juga menggunakan metode online untuk materi training kelas. Seperti itulah yang kami lakukan.

Seperti apa solusi pembiayaan cost overrun tersebut?
Pemerintah akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Cina. Cost overrun kan menjadi kewajiban shareholder, yaitu PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan Beijing Yawan. Tapi, kalau PSBI dan Beijing Yawan kesulitan atau keberatan mendanai cost overrun, mereka bisa mencari lembaga pendanaan untuk membantu. Pasti yang pertama kali ditawari adalah CDB (China Development Bank), lender yang selama ini membiayai 75 persen proyek kita.

Apa yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam beberapa kali rapat adalah mereka mengharapkan pendanaan cost overrun sama seperti struktur pembiayaan awal. Jadi, 75 persen dari pinjaman dan 25 persen dari ekuitas dari pemegang saham.

Porsi saham konsorsium Indonesia akan dinegosiasikan lagi?
Betul, porsi saham konsorsium Cina dibanding Indonesia bisa menjadi 50 : 50, atau sebaliknya 60 : 40. Itu yang terakhir Pak Luhut (Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan) sampaikan. Bisa juga 55 : 45 atau 51 : 49 dari porsi sekarang 40 : 60.

Jadi, konsorsium Indonesia akan mengurangi porsi sahamnya?
Ya, tapi kami mengikuti pemerintah. KCIC kan dilahirkan untuk proyek ini. Artinya, kami tidak bisa berdiri sendiri. Ada pemegang saham. Pemegang saham pun masing-masing dipantau pemerintah.