Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Dirut BTN Laporkan 120 ribu Rumah KPR Tak Punya Sertifikat Akibat Developer Bermasalah

Sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat rumah KPR BTN bermasalah, total nilai asetnya mencapai sekitar Rp 1 triliun

21 Januari 2025 | 15.11 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Dok. BTN. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam Seminar Kafegama bertajuk "Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Baru" di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024. BTN mendukung seminar Kafegama sebagai implementasi peran aktif perseroan dan momentum bagi BTN untuk mempertegas komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, dan inklusi keuangan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu menyebut ada 120 ribu rumah dengan kredit pemilikan rumah (KPR) BTN tak bersertifikat. Penyebabnya adalah pengembang atau developer bermasalah. Temuan itu menurut Nixon berdasarkan data dari tahun 2019. “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada sudah tanggung jawab, dan sebagainya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KPR tanpa sertifikat tersebut berasal dari kurang lebih 4.000 proyek rumah. Hingga saat ini, BTN melaporkan sudah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan badan pertanahan nasional. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BTN masih menerima banyak pengaduan terkait masalah tersebut. Sampai hari ini, kata Nixon, ada 38.144 sertifikat rumah yang masih harus diselesaikan. Nilai total dari aset dari sertifikat yang belum selesai tersebut kurang lebih Rp 1 triliun.

Dia menargetkan 15 ribu di antaranya rampung tahun ini, sisanya ditargetkan selesai pada 2027. Nixon menyebut penyelesaian yang cukup lama karena beberapa di antaranya berkaitan dengan sengketa hukum. Pada umumnya melibatkan developer tak bertanggungjawab hingga notaris yang bermasalah.

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan adalah memetakan permasalahan dan memberlakukan penilaian atau rating pada developer. Developer yang bakal menerima relaksasi adalah yang masuk kategori gold dan platinum.

Kategori rating diukur berdasarkan volume penjualan, non performing loan atau pinjaman bermasalah developer maupun customer dan ambang batas pengurusan sertifikat. Makin lama mengurus, rating pengembang bisa turun.

Dirut BTN itu tak menjelaskan secara rinci siapa saja pengembang yang masuk kategori-kategori tersebut. “Tapi sebagai gambaran, yang masuk platinum biasanya developer nasional, yang punya proyek di banyak kota atau di banyak tempat,” ujarnya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus