Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyoal sejumlah kasus di Kementerian Pertanian. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo memiliki kinerja yang buruk sekaligus banyak masalah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu yang dipersoalkan Sudin adalah hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukan adanya kegiatan program yang bermasalah di Kementan. Bahkan, kata dia, ada program yang gagal atau tidak mencapai target. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program food estate yang gagal di beberapa tempat.
Sudin mengaku Komisi IV sudah menyiapkan panitia kerja (panja) khusus untuk menganalisis kegagalan program food estate itu. "Bahkan teman-teman mengusulkan bikin Pansus (panitia khusus) karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.
Ia kemudian mendesak agar dilakukan evaluasi yang menyeluruh atas kinerja pertanian, terutama terkait lemahnya koordinasi. Menurutnya, telah terjadi koordinasi yang kurang baik antara sekjen utama dengan instansi terkait seperti Bapanas, Perum Bulog, Kemendag, Dirjen Anggaran, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenpanRB).
Baca juga : Tanggapi Isu Reshuffle, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Itu Urusan Presiden, Saya Cuma Kerja
Selain itu, ia menilai komitmen Kementan masih rendah dalam membangun sektor pertanian. Kondisi itu, menurutnya, tercermin dari beberapa informasi dan data yang selalu berubah-berubah. Sudin menuding masih sering terjadi inkonsisten hingga maladministrasi, di Kementan seperti pada proses pengisian jabatan struktural di kementerian tersebut. "Sangat tidak akurat bahkan cenderung manipulatif," katanya.
Ada juga, kata dia, jabatan yang diisi oleh seseorang yang tak memiliki latar belakang yang sesuai. "Salah satu contoh, si A kemampuannya tukang nipu tapi malah diangkat. Si A melakukan pembiaran, meloloskan barang yang harusnya dikarantina, tetapi malah dipindahkan ke Jakarta naik pangkat. Saya bicara dengan data," tuturnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
