Dulu Lantang Kritik Food Estate dan Perpu Cipta Kerja, AHY Kini jadi Pembantu Jokowi

Saat berada di luar pemerintahan, AHY sempat mengkritik sejumlah kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Di antara hal yang disorotinya adalah program lumbung pangan atau food estate dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Mantan perwira militer itu menyebut kedua kebijakan dan aturan yang dibuat Jokowi itu sebagai kebijakan grusa-grusu alias terburu-buru tanpa perencanaan matang. “Apa kabar program food estate?” kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023. 

Menurut AHY, pemerintah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas seperti program food estate ini. Padahal, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan food estate yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja.

Selain itu, AHY juga menyebut kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan tradisi masyarakat. Konsep ini, kata AHY, sesuai dengan mazhab pertanian Demokrat 

“Sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam,” ujar AHY.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute ini juga turut mengkritik UU Cipta Kerja yang dibuat Jokowi dan disetujui mayoritas fraksi di DPR. AHY mengungkapkan bahwa sejak awal Demokrat telah menolak Undang-Undang tersebut. Selain karena mendengar aspirasi kaum buruh, Demokrat juga menolak kebijakan ini karena dinilai peraturannya dibuat secara terburu-buru.

Menurut AHY, angka pengangguran bukannya turun, malah semakin tinggi. Sehingga tak heran Mahkamah Konstitusi atau MK kemudian memutuskan beleid ini inkonstitusional. Tetapi, bukannya melibatkan publik untuk memperbaiki UU ini, Jokowi malah meresponsnya dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.

Bagi AHY, praktik legislasi yang ditunjukkan Jokowi ini menunjukkan lemahnya good governance alias tata kelola pemerintahan yang baik. “Ini memicu ketidakpastian hukum,” ucapnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengatakan dirinya tidak ragu untuk memberikan posisi Menteri ATR sekaligus Kepala BPN kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Dia menyebut posisi itu cocok untuk AHY yang memiliki latar belakang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lulusan akademi militer, hingga sejumlah universitas tinggi luar negeri.

“Karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap,” kata Jokowi usai melantik AHY menjadi Menteri ATR di Istana Negara, Rabu.

Jokowi kemudian menjelaskan tugas pertama AHY berkaitan dengan sertifikat elektronik yang harus didorong agar lebih masif. Kedua, untuk Hak Guna Usaha carbon trading segera selesaikan. Ketiga, berkaitan dengan 120 juta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang perlu segera diselesaikan.

Di sisi lain, pada hari pertama menjabat AHY mengatakan ingin menghadirkan Kementerian ATR yang humanis. “Yang benar-benar menyentuh masyarakat,” kata AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Rabu sore, 21 Februari 2024. 

Selama ini, AHY menilai, kinerja yang dilakukan Menteri Hadi Tjahjono sudah bagus. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN dilakukan dengan pendekatan kepada rakyat. AHY pun mengatakan ingin tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi memperhatikan dampaknya bagi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Ihwal pendekatannya dalam memimpin Kementerian ATR/BPN, AHY pun mengatakan akan menjalankannya dengan fleksibel. “Kami ingin pendekatan itu sesuai konteks, karakteristik masyarakat. Tapi kalau bicara hukum, aturan, itu tegak lurus dan tidak ada negosiasi,” tutur AHY.

RADEN PUTRI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue