Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk pemerintah bakal menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia yakin pembentukan 70 ribu unit koperasi ini dapat memangkas rantai distribusi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dulu rantai distribusi pangan dari produsen ke konsumen melewati delapan lini. dengan adanya koperasi ini, kita bisa memangkas menjadi hanya tiga lini, yakni produsen, koperasi, dan konsumen,” ujar Amran Sulaiman dalam keterangan resminya, Senin, 10 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Amran Sulaiman mengungkap, nilai yang dinikmati oleh middleman atau tengkulak dalam rantai pangan saat ini mencapai Rp 313 triliun. Angka ini didapatkan dari rantai distribusi pangan yang begitu panjang.
Selain itu, Amran Sulaiman mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih akan meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani. Dengan harga pangan yang lebih murah dan pendapatan petani yang meningkat, ujar dia, semua pihak akan merasa diuntungkan. Sebagai penghubung, koperasi juga akan mendapatkan manfaatnya.
“Masyarakat senang, dan petani tersenyum. Inilah solusi permanen yang akan kita dorong untuk Indonesia ke depan,” ujar Amran Sulaiman.
Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan bakal diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan rencana membentuk 70 ribu koperasi pada tahun ini akan dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru dan meremajakan serta mengembangkan koperasi yang sudah ada. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kondisi setiap desa.
Ihwal modal awal koperasi, Budi Arie menjelaskan pembiayaan akan dilakukan melalui berbagai alternatif, seperti dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari bank-bank Himbara.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa. Selama proses ini, musyawarah desa akan diadakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi sebanyak mungkin.
“Kemenkop juga nantinya memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lain termasuk penyusunan pengurus koperasi,” ujar Ferry di Jakarta pada hari Kamis, 6 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Foto 
