Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas: Kalau Banyak Pilihan, Harus Tender

LAHAN bekas fasilitas pelabuhan perikanan PT Maritim Timur Jaya milik pengusaha Tomy Winata tersebut menjadi opsi baru dalam rencana kebutuhan basis logistik megaproyek Blok Masela.

Kepada Retno Sulistyowati dari Tempo, Dwi menegaskan bahwa penawaran anyar yang disodorkan Tomy hanya alternatif yang masih akan dikaji timnya bersama kontraktor Blok Masela. “Bicara kedekatan pengusaha dengan pejabat, memang pengusaha berupaya untuk itu,” katanya, Kamis, 14 November lalu.   

Bagaimana ceritanya kelompok bisnis Tomy Winata masuk ke rencana proyek Masela?

Mereka punya aset di Tual. Dari situ barangkali disampaikan, ditawarkan ketika bersama Gubernur Maluku melakukan audiensi ke kantor Inpex, salah satunya, apakah memungkinkan untuk bisa digunakan dalam kegiatan proyek Masela.

Apakah karena ada faktor kedekatan Tomy dengan pejabat?

Soal kedekatan pengusaha dengan pejabat, memang pengusaha berupaya untuk itu. Apakah pemilik punya kenalan atau hubungan dengan bupati atau gubernur, itu sesuatu yang wajar.

Lalu bagaimana SKK Migas menyikapi penawaran ini?

Prinsip kami, selalu saya sampaikan, siapa pun yang punya kapabilitas, silakan. Boleh menyampaikan ke kontraktor (Inpex) langsung atau ke SKK Migas, terutama untuk mendukung muatan lokal. Jadi potensi bisa dari mana saja. Tentu kami terima sesuai dengan kebutuhan. Peran kami menginventarisasi aset yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan proyek. Walaupun sekarang masih tahap desain, semua harus mulai disurvei. Dengan ada banyak pilihan, akan didapat hasil yang lebih baik. Sebaliknya, tanpa pilihan, kami harus mengkalkulasinya secermat mungkin. Misalnya untuk pelabuhan, fasilitas standar, dan sewa lahan. Para engineer Inpex bersama SKK Migas akan mengkajinya.

Apakah tidak akan menambah biaya?

Intinya, kami sudah exercise bahwa biaya proyek sangat ditentukan oleh kecepatan penyelesaian. Makin cepat akan mempengaruhi dan mengurangi biaya sangat signifikan. Kalau sekarang kami melihat mana fasilitas yang sudah siap, ya itu wajar saja. Sebab, kami memang berusaha agar nanti saat digunakan siap semua. Kalau enggak, nanti (malah dadakan) mencari. Padahal Inpex membutuhkannya. Nanti, saat kapal besar datang, barang datang, bingung mau dibongkar di mana.

Apakah rencananya diputuskan lewat lelang?

Pada umumnya iya, harus tender. Kecuali, misalnya, ada hal-hal tertentu yang hanya satu-satunya. Kalau begitu, berarti harus ada pihak independen yang memberikan valuasi dalam pemanfaatannya. Kalau ada banyak pilihan, ya, harus tender. Khusus untuk proyek Inpex ini, biaya sangat penting karena akan mempengaruhi split (bagi hasil) pemerintah. Jadi sudah tentu kami akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan biaya proyek dan biaya pengembangan serendah mungkin dengan kualitas yang masih terjaga baik. Sebab, proyek ini akan berumur 30-50 tahun ke depan.

Ada beberapa pilihan pelabuhan yang bisa digunakan?

Kalau lokasi fasilitas di darat (kilang gas alam cair/LNG), sudah pasti, sudah ditetapkan berdasarkan evaluasi engineering Inpex. Kami juga melihat pilihan lain, fasilitas bongkar, apakah akan dihubungkan dari pelabuhan di Ambon, Kupang, atau Tual. Itu yang menjadi bahan pertimbangan, mana yang biayanya paling rendah.

Pelabuhan untuk basis logistik ini akan disewa, bersifat sementara?

Iya.

Bukankah Inpex akan membangun sendiri?

Inpex bisa membangun sendiri atau memanfaatkan yang sudah ada di Ambon, Kupang, atau Tual. Kalau kurang kuat, diperkuat. Bila membangun sendiri, perlu dipertimbangkan loading-unloading kapal besar. Dan itu hanya akan dipakai untuk empat-lima tahun, saat masa konstruksi. Sebab, nanti untuk operasional tidak membutuhkan fasilitas sebesar itu. Semua pasti akan dikaji untuk mendapat titik paling murah.

Jadi fasilitas mana yang kira-kira layak digunakan?

Belum ada keputusan.