Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Edhy Prabowo Bentuk Tim Bayangan di KKP, Ini Tugasnya

Selain membentuk tim bayangan yang bertugas sebagai konsultan publik, Edhy Prabowo turut mengangkat 13 orang lainnya sebagai penasihat.

9 Januari 2020 | 15.51 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Perbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah membentuk tim bayangan bernama Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan pada 6 Januari 2020. Pengangkatan anggota tim yang berisi sembilan orang itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri KKP Nomor 2/Kepmen-KP/2020.

Juru bicara Menteri KKP, Miftah Sabri, mengkonfirmasi kebenaran pengangkatan pejabat-pejabat anyar ini. "Benar, mereka ditunjuk dan diminta Menteri (Edhy) langsung," ujar Miftah saat dihubungi Tempo pada Rabu, 8 Januari 2020.

Meski memiliki nomenklatur resmi, tim itu dijuluki KP2. KP2 berisi nama-nama tokoh dengan jabatan strategis. Salah satunya adalah Ali Mochtar Ngabalin. Ia adalah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden yang ditengarai akan memuluskan komunikasi antara kementerian dan Istana.

Nama lain adalah anggota Kamar Dagang Indonesia, Yugi Prayanto. Keberadaannya diharapkan mampu menjembatani hubungan antara KKP dan pengusaha.

Menukil surat keputusan yang diteken langsung oleh Edhy tersebut, secara umum tim KP2 memiliki enam tugas. Pertama, melakukan kajian ilmiah terhadap peraturan dan praktik empiris di bidang kelautan dan perikanan.

Kedua, mereka akan memberikan masukan dan saran secara berkesinambungan kepada Edhy terkait hasil kajian ilmiah yang dilakukan. Ketiga, mengawasi praktik-praktik empiris yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan pelbagai peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan serta akan memberikan laporan hasil pengawasan kepada kementerian.

Keempat, tim akan menghimpun dan menjaga solidaritas serta kesatuan antara pemangku kepentingan di kementerian guna mewujudkan penegakan kajian ilmiah yang berintegritas. Kelima, tim bakal melakukan konsultasi publik secara berkesinambungan antara pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kelima, tim KP2 akan berkomunikasi dengan badan dan institusi yang relevan, baik di dalam dan luar negeri. Tim ini juga diminta mengupayakan terwujudnya akselerasi kajian ilmiah.

Dalam SK itu disebutkan bahwa masa kerja tim bayangan ini akan dimulai sejak surat terbit. Sedangkan masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2020. Ihwal biaya penggajian, tim ini akan memperoleh gaji dari anggaran kementerian.

Dihimpun Tempo, berikut adalah struktur Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
1. Muhammad Yusuf (pembina)
2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)
3. Yugi Prayatna (pembina)
4. Effendi Gazali (ketua)
5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
8. Welnaldi (sekretaris)
9. Bunga Kejora (wakil sekretaris)

Selain membentuk tim bayangan yang bertugas sebagai konsultan publik, Edhy turut mengangkat 13 orang lainnya sebagai penasihat. Pengangkatan itu tertuang dalam SK Nomor 1/Kepmen-KP/2020 dengan masa berlaku maksimal 2024, mengikuti masa jabatan Edhy Prabowo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, ia bergabung dengan Tempo pada 2015. Kini meliput isu politik untuk desk Nasional dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Ia meliput kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke beberapa negara, termasuk Indonesia, pada 2024 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus