Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky mengkritik rencana pemangkasan anggaran tiga putaran yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto. Awalil berujar, dirinya mendukung efisiensi belanja dari anggaran pendapatan dan belanja negara lantaran memang sudah lama terindikasi adanya pemborosan. Namun demikian, kebijakan efisiensi juga perlu didasarkan pada perhitungan yang matang dan bertahap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun ia mengaku bingung dengan rencana pemangkasan anggaran Prabowo yang baru itu. “Saya sebagai pengamat fiskal saja masih bingung, ini yang mau dipangkas tiga putaran yang mana?” ujar Awalil kepada Tempo pada Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana penghematan yang baru itu Prabowo ungkapkan di hadapan tamu undangan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17 di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025 lalu. Berbicara di atas panggung, dia menyebutkan penghematan bakal dilakukan dalam tiga putaran.
“Meski itu pidato Presiden, namun belum berkekuatan hukum atau bersifat perintah resmi ataupun kebijakan yang akan dijalankan,” ujar Awalil. Kebijakan yang sudah resmi dijalankan saat ini sudah memiliki payung hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Penghematan dalam aturan tersebut hanya menyasar item-item belanja negara. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran.
Awalil berpendapat, kebijakan efisiensi Prabowo tersebut seolah tidak berdasar konsep dan perhitungan yang matang. “Belum cukup kajian, lalu diutarakan ke publik, kemudian direvisi. Revisi (konstruksi) belum diumumkan resmi dengan dokumen ketetapan, telah dilansir lagi rencana lanjutannya,” katanya. Ia pun mewanti-wanti pemerintahan Prabowo, apabila kebijakan penghematan ini kurang terarah, maka justru akan menjadi faktor pengurang pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya melakukan efisiensi anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sejumlah Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
Perintah berhemat itu dituangkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.
Menindaklanjuti instruksi Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2025. Namun tak sampai sebulan instruksi itu keluar, Prabowo meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan rekonstruksi target pemangkasan di tiap kementerian/lembaga.
Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. Dalam rencana ini, dananya naik menjadi US$ 44 miliar atau sekitar Rp 750 triliun. "Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun," tuturnya. Layar di belakang Prabowo menunjukkan rincian sumber dananya, yaitu dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Pada tahap kedua, Prabowo menargetkan bisa memangkas dana APBN setelah menyisir anggaran hingga ke satuan sembilan atau item belanja rinci dengan total sebesar Rp 308 triliun. Namun sebanyak Rp 58 triliun di antaranya bakal dikembalikan ke 17 kementerian dan lembaga.
Sementara pada putaran ketiga berasal dari badan usaha milik negara sebesar Rp 300 triliun, dengan Rp 100 triliun di antaranya akan disalurkan untuk penyertaan modal negara di perusahaan pelat merah tersebut.
Dengan hitungan Rp 300 triliun dari tahap pertama, Rp 250 dari tahap kedua, dan Rp 200 triliun dari tahap ketiga, total penghematan anggaran yang ditargetkan Prabowo mencapai Rp 750 triliun. Angka ini setara dengan 20,6 persen APBN 2025.
Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
