Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memprediksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 bakal menembus Rp 800 triliun. Hal ini dipicu sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran tambahan dan membengkaknya kabinet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah menargetkan pada 2025 defisit atau selisih kekurangan APBN sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nilai defisit tersebut sebesar Rp 616,2 triliun. “Diperkirakan akan melebar hingga 2,9 persen dari PDB atau sekitar Rp 800 triliun,” ujarnya kepada Tempo dikutip Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Achmad menilai bakal ada kenaikan belanja akibat kebutuhan tambahan anggaran untuk program-program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini awalnya menargetkan 17,5 juta penerima manfaat, dengan anggaran Rp 71 triliun dari APBN sepanjang 2025. Namun, pemerintah menyampaikan rencana ekspansi hingga 82,5 juta penerima.
Untuk memenuhi target penerima, proyek MBG akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. “Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara,” kata Achmad.
Program lainnya adalah swasembada pangan yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 500 miliar. Jika tidak efektif, kata dia, juga akan jadi beban fiskal baru. Pembangunan infrastruktur, khususnya Ibu Kota Nusantara, juga bakal memakai kas negara yang tidak sedikit. Dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Desember 2024, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga sempat mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi pembanguan sekitar Rp 60,6 triliun.
Selain itu, membengkaknya kabinet juga jadi beban tambahan APBN. Pada 2025, Achmad mengungkap anggaran belanja pegawai meningkat Rp 60 triliun dari tahun sebelumnya. “Dengan bertambahnya jumlah pegawai dan besarnya kabinet, peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2025 yang dirilis Kementerian Keuangan, belanja pegawai pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 521,4 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun. Sementara itu, belanja modal turun dari Rp 338,9 triliun pada outlook 2024, menjadi Rp 234,1 triliun untuk tahun ini.
Pilihan Editor: Gurih Tambang Ormas Keagamaan
Foto 
