Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir angkat bicara soal nama direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan penyelundupan komponen Harley Davidson di pesawat baru maskapai pelat merah itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Secara umum Erick Thohir memaparkan kriteria yang harus dimiliki direksi BUMN. Salah satunya, Erick tidak ini memiliki direksi BUMN yang keminter.
"Saya juga tidak mau direksi yang keminter, direksi yang akal-akalan. Saya gak perlu orang pinter. Tapi orang yang bisa solid bekerja sama, gotong royong supaya semua pinter," kata Erick di Pasific Place, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Kriteria nomor satu yang sangat diperlukan, kata Erick, direksi BUMN harus memiliki akhlak yang baik. "Ketika dikasih kesempatan untuk memimpin, ya akhlaknya dulu yang baik," ujar dia.
Selanjutnya, direksi BUMN harus memiliki loyalitas yang jelas kepada pemerintah. "Bukan saya anti dikritisi, harus dikritisi. Tapi langsung, jangan lewat media. Karena dia kerja di BUMN. Itu kan gak etis, orang cari makannya di BUMN," kata Erick.
Erick menjelaskan, kalau direksi BUMN mengkritik melalui media, berarti mengkritik diri sendiri. "Itu tidak memberikan solusi. Kalau mereka tidak loyal, ya tidak usah di BUMN, jadi aja swasta," kata dia.
Sebelumnya Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menahan sebuah sepeda motor Harley Davidson bekas yang diselundupkan di pesawat baru Garuda Indonesia. Motor besar itu diurai dan dikemas dalam 15 paket kargo.
Barang ini diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia yang didatangkan dari Toulouse, Prancis. Pesawat Airbus A330-900 ini bertolak dari Toulouse Sabtu 16 November dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 17 November siang.
Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui modus penyelundupan memang kerap terjadi. "Kita memahami modus-modus untuk penyelundupan itu terjadi berbagai cara," ujarnya seusai menghadiri acara Hari Anti-Korupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 3 Desember 2019.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, sejatinya kasus penyelundupan tidak hanya terjadi sekali. Ia mencontohkan, kecurangan serupa pernah ditemukan pada kegiatan jasa titip atau jastip dengan komoditas yang lebih kecil.
Sri Mulyani memastikan bakal memperketat pengawasan melalui Bea Cukai. Ia juga meminta Bea Cukai meningkatkan kemampuan mengendus modus penyelundupan barang ilegal. Caranya dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. "Kami akan terus meningkatkan MoU kerja sama Bea Cukai dengan negara lain, seperti Singapura, misalnya," tuturnya.
Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan motor itu beserta suku cadang yang disita itu adalah milik karyawan. "Dibawa beberapa karyawan. Karyawan sudah mendeclare barang- barang itu ke Bea dan Cukai," ujar Ikhsan kepada Tempo, Selasa 3 Desember 2019.
Garuda, kata Ikhsan, akan mengikuti aturan yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya keputusan dari Bea dan Cukai. "Jika perlu membayar pajak kami siap, jika memang harus dikirim kembali (reekspor) kami akan mengikuti sepenuhnya."
Hingga berita diturunkan, Ikhsan belum bisa dimintai keterangan terkait pernyataan Erick Thohir yang akan mencopot direksi Garuda jika terbukti membawa Harley Davidson ilegal. Tempo juga mencoba mengkonfirmasi masalah ini ke Direktur Utama I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara. Namun dia belum merespons pesan yang dikirimkan Tempo.
JONIANSYAH | FRANSISCA CHRISTY ROSANA
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini