Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengapresiasi keputusan lembaga pemeringkat Fitch untuk mempertahankan rating kredit BBB Indonesia. Hal itu, menurut Perry, sebagai bukti keyakinan dunia internasional terhadap stabilitas perekonomian di Tanah Air.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun per 1 September 2023 lalu, Fitch mempertahankan Sovereign Credit Rating RI pada BBB (satu tingkat di atas level terendah investment grade) dengan outlook stabil. Adapun sebelumnya rating serupa diberikan oleh Fitch pada 14 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga,” kata Perry dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 4 September 2023.
Kepercayaan dunia internasional ini, menurut Perry, didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Semua hal ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
Pada laporannya, Fitch menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah.
Fitch memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen pada 2023 dengan dukungan penuh konsumsi domestik yang solid di tengah pelemahan ekspor dan eskalasi risiko dari tertahannya pemulihan ekonomi Cina.
Sementara itu, pemilu pada 2024 diperkirakan tidak akan mempengaruhi investasi. Bahkan, menurut Fitch, belanja Pemilu partai bisa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam enam bulan ke depan.
Adapun dalam jangka menengah, Fitch optimistis ekonomi Indonesia bakal memperoleh manfaat dari implementasi reformasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Atas sejumlah indikator perkembangan tersebut, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tumbuh 5,2 persen pada 2024 dan 5 persen pada 2025.
Meski begitu, Fitch mengingatkan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan itu meliputi penerimaan pemerintah yang masih rendah, serta beberapa indikator struktural termasuk indikator tata kelola yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain pada peringkat yang sama.
Selanjutnya: Dari sisi eksternal, sejumlah indikator...
Sedangkan dari sisi eksternal, sejumlah indikator seperti transaksi berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum pandemi, meski akan kembali ke level normal dalam beberapa tahun ke depan, dengan asumsi penurunan harga komoditas akan berlanjut.
Fitch memprediksi transaksi berjalan akan defisit 0,3 persen sampai 1,5 persen dari PDB pada 2023-2025. Hal ini terjadi seiring penurunan harga komoditas.
Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur.
Terkait perkembangan harga, penerapan kebijakan moneter ketat dan sinergi dengan pemerintah melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diprediksi menurunkan inflasi sehingga mencapai kisaran sasaran 2-4 persen pada akhir tahun 2023 dan ke sasaran baru yakni 1,5-3,5 persen pada 2024.
Lebih jauh, Fitch memperkirakan penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati dapat menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen untuk beberapa tahun ke depan. Dampak positif penerimaan pada 2023 diperkirakan belum mampu menahan dampak negatif dari penurunan harga komoditas.
Dalam jangka menengah Fitch memperkirakan utang Pemerintah juga akan menurun dari level 38,9 persen dari PDB pada tahun 2023 menjadi 38 persen pada 2025.
Menanggapi lebih lanjut atas kajian Fitch tersebut, Perry menyatakan Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
"Serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Perry.
ANTARA
