Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didesak agar lebih terbuka mengenai keuntungan yang tercatat dalam laporan keuangan perseroan 2018. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, mengatakan substansi kerja sama perseroan dengan perusahaan penyedia teknologi, PT Mahata Aero Teknologi, harus dirinci lebih jauh lantaran memicu silang pendapat di lingkup internal Garuda. "Garuda itu entitas publik. Dibuka lengkap saja kontraknya," kata dia kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Laporan keuangan Garuda Indonesia 2018 ditolak oleh sebagian pemegang saham perusahaan. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Garuda, Rabu lalu, dua komisaris Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyatakan dissenting opinion alias berbeda pendapat. Keduanya mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, yang memegang 28,08 persen saham Garuda. Namun Dony terpental dari jajaran komisaris dalam rapat tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Chairal dan Dony mempersoalkan piutang hasil kerja sama anak usaha Garuda, Citilink Indonesia dan Mahata, terkait dengan pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan di pesawat. Pencatatan pendapatan yang masih berbentuk piutang itu dianggap tak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23. Nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau berkisar Rp 3,35 triliun (kurs 14 ribu per dolar Amerika Serikat).
Sejumlah aspek yang harus diperjelas dari kontrak tersebut, kata Tarkosunaryo, adalah aturan serta realisasi kewajiban dalam kontrak. Dalam surat keberatan Chairal dan Doni bertanggal 2 April 2018, disebutkan bahwa tak ada satu pembayaran yang dilakukan Mahata hingga pembukuan 2018 berakhir, sementara satu peralatan sudah terpasang pada armada Citilink. "Jangan hanya highlight. Jelaskan isi aturan yang diteken, misalnya dalam kondisi apa hak tagih dapat dieksekusi," tuturnya.
Dunia akuntansi, Tarkosunaryo melanjutkan, melazimkan pencatatan piutang dalam pendapatan, dengan istilah pencatatan berbasis aktual. Namun diperlukan kejelasan realisasi transaksi yang menimbulkan hak tagih tersebut.
Auditor laporan keuangan Garuda, yakni Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan BDO, merupakan anggota IAPI. "Kami akan memanggil mereka, tapi hanya soal metode audit. Yang periksa kontrak adalah otoritas bursa dan keuangan," ucap Tarkosunaryo.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Djajadi, memastikan akan memanggil Garuda pekan depan. Namun Direktur Keuangan Garuda, Fuad Rizal, mengaku belum mengetahui soal panggilan bursa. "Saya sedang dinas, jadi belum terima suratnya. Tapi kami siap memenuhi panggilan."
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara menyebut lembaganya juga memanggil pengaudit laporan keuangan emiten berkode GIAA itu. "Sedang diproses," kata dia, kemarin.
Anggota Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan parlemen bakal mengagendakan rapat dengan manajemen Garuda seusai reses pada bulan depan. "Harus ada concern soal isu-isu terkini."
YOHANES PASKALIS PAE DALE | DIAS PRASONGKO | GHOIDA RAHMAH
Diragukan Banyak Pihak
Pembukuan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dipersoalkan pemegang saham. Pendapatan yang dianggap janggal akhirnya menarik perhatian berbagai otoritas dan lembaga pemeriksa ikut memeriksa. Badan Pemeriksa Keuangan dan otoritas bursa berencana menelisik laporan maskapai penerbangan milik pemerintah ini.
A. Substansi yang Dipermasalahkan
- Garuda mengakui piutang senilai US$ 239,94 juta sebagai pendapatan. Langkah ini dianggap melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23.
- Perjanjian kerja sama layanan Internet dan hiburan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia (anak usaha Garuda) yang disahkan pada Oktober 2018 dianggap belum memiliki skema pembayaran yang jelas, khususnya untuk penagihan.
- Pendapatan dari piutang mendatangkan keuntungan tahun berjalan sebesar US$ 5,018 juta untuk Garuda. Nilainya signifikan karena, bila tak diakui, akan membuat perseroan merugi US$ 244,95 juta.
B. Berbagai lembaga yang ikut mendalami
1. Bursa Efek Indonesia
Memanggil Garuda sebagai salah satu emiten publik, untuk mengklarifikasi dissenting opinion beberapa komisaris pada laporan keuangan 2018
2. Badan Pemeriksa Keuangan
Memanggil manajemen Garuda, termasuk pengaudit laporan keuangannya pada 2018, yaitu Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan anggota BDO International, untuk menjelaskan isi laporan tersebut.
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Berdiskusi dengan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan anggota BDO International selaku anggota IAPI, untuk mendalami metode audit laporan Garuda, tanpa membeberkan hal yang menjadi kerahasiaan emiten klien.
SUMBER: RISET, WAWANCARA | YOHANES PASKALIS PAE DALE | DIAS PRASONGKO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
