Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono merespons soal lonjakan harga beras menjelang Ramadan. Menurut dia, pemerintah harus segera bertindak karena krisis beras ini akan berdampak pada lonjakan tingkat inflasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan ada tiga upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi sengkarut beras saat ini. "Hal pertama adalah menyelesaikan masalah kelangkaan beras di tingkat ritel, terutama di ritel modern," ucapnya saat dihubungi, Jumat, 23 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga rata-rata nasional beras medium pada Senin, 26 Februari 2024 naik 1,94 persen dari sehari sebelumnya, menjadi Rp 15.800 per kilogram. Sedangkan harga beras premium atau kualitas super naik 1,48 persen menjadi Rp 17.100 per kilogram.
Menurut Yusuf, kelangkaan pasokan beras yang berlarut-larut berpotensi akan mendorong panic buying sehingga membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Panic buying merupakan perilaku pembelian mendadak untuk barang-barang konsumsi dalam kuantitas yang banyak sampai pada tahap penimbunan.
Karena itu, ia menilai cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Bulog selayaknya diprioritaskan untuk mengintervensi pasar secepatnya. Tujuannya, agar tidak ada lagi kekurangan pasokan beras di pasar.
Langkah kedua, Yusuf meminta pemerintah secepatnya menyelesaikan masalah ketersediaan pupuk secara efektif. Menurut dia, mentransformasi subsidi pupuk merupakan hal krusial. Cara yang bisa dilakukan adalah memberikan subsidi pupuk dalam bentuk uang tunai ke petani secara langsung.
Apabila skema subsidi pupuk itu dilakukan, dia menilai petani akan memiliki pilihan yakni menggunakan dana untuk membeli pupuk pabrik atau memproduksi sendiri pupuk organik. Petani juga akan memiliki kemampuan untuk memproduksi pupuk organik yang sebenarnya lebih ramah lingkungan. Namun untuk itu, petani membutuhkan adaptasi dan proses yang bertahap sehingga memerlukan dukungan pembiayaan.
Langkah berikutnya, menurut Yusuf, pemerintah harus secepatnya menghentikan alih fungsi lahan sawah dan mengembangkan family farming (pertanian keluarga) terutama di Jawa. Dia menuturkan masifnya pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN) dalam satu dekade terakhir terutama di Jawa telah mendorong konversi lahan sawah secara masif.
Walhasil, ucap Yusuf, produksi beras nasional turun secara sederhana karena sawahnya hilang dan semakin berkurang akibat konversi. Sementara itu, ia menilai lebijakan mendorong proyek lumbung pangan atau food estate di luar Jawa sebagai kompensasi atas hilangnya sawah di Jawa adalah kebijakan salah arah. Sebab, proyek food estate berisiko tinggi terhadap ketahanan pangan nasional.
Foto 
