Iggi dan puja-puji pronk

Indonesia mendapat US$ 4,75 milyar berkat pujian Pronk dan Bank Dunia. Bantuan cepat cair, bentuk baru "bantuan khusus". Soal demokrasi, lingkungan hidup, kemiskinan, dan pemerataan sempat diperdebatkan. DELEGASI Indonesia pun tertawa lebar ketika sidang IGGI Belanda mengambil keputusan. Persidangan antara perutusan Indonesia- dipimpin Menko Ekuin Radius Prawiro- dan sejumlah negara donor di Den Haag, Selasa dan Rabu pekan lalu itu, sepakat memberi bantuan US$ 4,75 milyar. Bantuan yang akan diberikan konsorsium negara donor bagi Indonesia untuk tahun anggaran 1991-92 termasuk di antaranya US$ 1 milyar berupa bantuan yang segera dapat dicairkan (fast disbursement assistance) atau "kemasan baru" bantuan khusus tahun sebelumnya. Pinjaman cepat cair serupa juga datang dari Bank Exim Jepang sebesar US$ 500 juta. Yang disebut terakhir di luar kerangka IGGI. Sementara angka-angka IGGI itu menjadi bahan diskusi para pakar di dalam negeri, pejabat yang duduk dalam delegasi Indonesia kini sibuk mendatangi negeri-negeri donor di Eropa. Kecuali "pesiar" setelah berjuang meyakinkan negara-negara IGGI untuk tetap mendanai pembangunan Indonesia, mereka tentunya perlu mengucap terima kasih. Yang masih tertinggal di Negeri Belanda sampai pekan lalu hanya Menko Ekuin Radius Prawiro, ketua delegasi ke sidang IGGI ke-34 itu. Menurut Radius, ketika ditemui TEMPO, sidang kali ini tampak lebih lugas dan tanpa basa-basi. Langsung menuju ke pokok pembahasan, sampai sejauh mana pemerintah Indonesia memanfaatkan dana yang dipinjamkan oleh IGGI selama ini. Sidang juga tak begitu saja menerima rekomendasi Bank Dunia, yang menerbitkan hasil analisanya setebal 200-an halaman. "Laporan Bank Dunia ditinjau kembali, dibahas secara mendalam," tutur Radius kepada A.N. Krisna dari TEMPO di Negeri Belanda. Tapi dalam beberapa hal IGGI segera sepakat dengan pandangan Bank Dunia. Pinjaman US$ 4,75 milyar itu, kata Radius, merupakan titik kompromi. Bank Dunia telah memberikan isyarat agar komitmen IGGI besarnya US$ 4,7 sampai US$ 4,8 milyar. Ini diutamakan untuk dua hal. Pertama untuk pembangunan infrastruktur (fisik, keuangan, dan sosial), sebagai pendukung pengembangan sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, investasi di bidang kebutuhan dan jasa sosial untuk mengurangi kemiskinan. Arah penggunaan dana bantuan seperti dikehendaki para kreditor tersebut ditanggapi oleh Radius Prawiro dengan janji yang terdiri dari lima pokok. Dana itu, kata Radius di hadapan sidang, "akan kami manfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia, memberantas kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, penyelamatan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur." Janji pemerintah RI ini juga sudah dicerminkan dalam APBN 1991-1992. Tapi, di samping itu, Radius juga mengingatkan bahwa dana yang bisa segera dicairkan tak seluruhnya untuk menyelamatkan neraca pembayaran. Dana semacam itu, yang selama ini disebut sebagai bantuan khusus, dalam beberapa periode- dari 1986-1987 sampai sekarang total mencapai US$ 6,7 milyar- di samping bermanfaat untuk mengamankan neraca pembayaran, juga untuk menambahi anggaran pembangunan. Sudah terjadi beberapa kali, gejolak ekonomi dunia, yang disebabkan oleh harga minyak dan perubahan nilai tukar mata uang, telah menggoyahkan ekonomi Indonesia. Belakangan, setelah melaksanakan sejumlah deregulasi di bidang perdagangan (terakhir berbentuk Paket Juni 1991) dan moneter (paling belakangan melalui Paket Februari 1991), pemerintah juga tetap wajib menjaga keseimbangan ekonomi makronya- yang bisa terusik akibat kebijaksanaan yang lebih terbuka itu. Untuk tahun fiskal 1990-1991, defisit pada neraca pembayaran kita telah mencapai US$ 3,8 milyar. Periode 1991-1992, menurut proyeksi pemerintah, defisit itu bisa mencapai US$ 4,3 milyar- antara lain karena harga minyak belakangan cenderung lebih rendah dibanding perhitungan APBN, rata-rata US$ 19 tiap barel. Maka, Indonesia memerlukan dana yang bisa cepat dicairkan, sebagai salah satu tiang penyangga keseimbangan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah tak perlu merasa jengah. Ketua IGGI J.P. Pronk sendiri sudah mengatakan, hal itu terjadi bukan karena kegagalan kebijaksanaan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, kata Pronk, "defisit itu lebih merupakan hasil dari keberhasilan kebijaksanaan ekonomi." Karena deregulasi dan ekonomi yang lebih terbuka telah mengakibatkan kegiatan investasi swasta meningkat. Impor barang modal makin banyak. Bahwa deregulasi tersebut tidak sampai tuntas, umpamanya menyangkut soal perdagangan cengkeh, Bank Dunia juga tak menutup mata dan memasukkan perkara ini dalam kolom khusus. Jika tema sidang IGGI kali ini "Indonesia Mengembangkan Usaha Swasta", semangatnya adalah bagaimana seyogyanya pemerintah memanfaatkan sebagian dari pinjaman US$ 4,75 milyar (sekitar Rp 9 trilyun) itu untuk membangun prasarana demi kelancaran kegiatan usaha. "Menurut saya, sektor swasta sangat penting. Karena untuk menampung ledakan tenaga kerja tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah," kata Pronk. Dan kegiatan usaha swasta itu tentunya lebih banyak di sektor industri, mengingat pertanian (terutama di Pulau Jawa), menurut Pronk, tak banyak bisa diharapkan. Tapi sebelum ke sana, prasarana pendukungnya perlu ditambah. Dan itu antara lain berupa tenaga listrik. Sebab, seperti dilaporkan oleh Bank Dunia, tingkat kebutuhan tenaga listrik selama lima tahun, 1990-1995 makin tidak bisa dipenuhi oleh PLN. Untuk periode 1991-1992, PLN hanya mampu menjual 24 tera Watt per jam (tWh), sementara kebutuhan mencapai 33,5 tWh atau terjadi kekurangan 9,5 tWh. Selanjutnya, kekurangan itu berturut-turut akan mencapai 10,5 tWh ( 1992-1993), 11,6 tWh (1993-1994), dan 12,8 tWh (1994-1995). Menurut Radius, dari proyek-proyek yang akan dibiayai dengan dana itu, yang paling banyak menyerap anggaran memang bidang kelistrikan. Kekurangan pasok tenaga listrik telah mengacaukan kegiatan investasi dalam negeri. Bahkan sejumlah investor asing di kawasan berikat mengancam akan membatalkan kegiatan akibat tidak adanya listrik. Untung, pemerintah segera memberi kesempatan agar swasta ikut berperan menanam modal dalam pengadaan energi. Dalam APBN 1991-1992, anggaran yang akan dipakai untuk subsektor energi tak kurang dari Rp 2,2 trilyun. Alokasinya antara lain untuk merampungkan dan melanjutkan pembangunan sarana kelistrikan. Meliputi PLTU Paiton, Bukit Asam, dan Ombilin. Lalu PLTA Bakaru, PLTGU Belawan dan Gresik. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan gardu-gardu induk dan jaringan transmisi yang menghubungkan pusat-pusat pembangkit itu dengan pusat beban, jaringan distribusi, dan gardu distribusi ke konsumen. Dalam jangka panjang, pada saat industri makin berkembang, persoalannya adalah penyediaan tenaga terampil. Karena itu, Radius pada sidang IGGI menjanjikan pula hendak meningkatkan sumber daya manusia. Untuk sektor pendidikan dan generasi muda ini, APBN 1991-1992 menganggarkan dana Rp 2,5 trilyun. Pemakaiannya terutama untuk penambahan fasilitas pendidikan (dari buku sampai gedung) dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan pelatihan para pengajarnya. Sedangkan untuk proyek pemerataan pembangunan, sampai ke tingkat pedesaan. pemerintah menganggarkan Rp 2,4 trilyun. Di sini juga disebutkan proyek pananggulangan kemiskinan, melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan mendorong peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka, dana Inpres desa telah ditingkatkan, dari Rp 2,5 juta (1990-1991) menjadi Rp 3,5 juta per desa untuk tahun ketiga Pelita V ini. Mohamad Cholid (Jakarta)