Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah yakin pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dapat menciptakan pusat ekonomi baru. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang dipindahkan hanya pusat pemerintahannya karena Jakarta tetap sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak dipindahkan tapi kita meng-create yang baru di sana,” kata Rudy, Rabu, 23 Februari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam konteks jangka panjang, Bappenas memprediksi IKN bersama Balikpapan dan Samarinda menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pada 2045 menjadi area metropolitan.
“Kita akan create 6 klaster ekonomi dengan 2 klaster pendukung," tutur Rudy. "Di sinilah keterkaitain srategi pemerintah mendorong transformasi ekonomi termasuk bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam secara optimal."
Ia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah mengingatkan untuk membangun Indonesia sentris. Nantinya, secara geografis, ibu kota yang pindah lebih ke tengah bakal membawa potensi pengembangan ekonomi yang lebih besar.
Apalagi, kata Rudy, selama 30 hingga 40 tahun ini, pertumbuhan ekonomi terlalu berpusat di Jawa dan Sumatera dengan kontribusi 80-82 persen. Sedangkan kontribusi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua hanya berkisar 15 persen.
Tak hanya itu, menurut dia, pemindahan ibu kota juga menjadi salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Artinya, sesuai dengan proyeksi sejumlah lembaga internasional bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju kelima pada tahun 2045.
Bappenas, kata Rudy, telah menyiapkan 8 prinsip dengan 24 Key Performance Indicator terkait pembangunan IKN. Bappenas pun mendorong upaya pengembalian fungsi hutan di kawasan IKN dengan 75 persen wilayah merupakan kawasan terbuka hijau.
“Kita tahu Kalimantan sebagai paru-paru dunia, kita harus betul-betul memastikan pembangunan itu bersinergi dengan lingkungan, tidak merusak bahkan mengembalikan fungsinya,” kata Rudy.
Ia memaparkan bahwa dari 75 persen wilayah IKN dengan luas 256 ribu hektare, sebanyak hanya 42 persen di antaranya adalah kawasan asli tutupan hutan. Pemerintah ingin mengembalikan sebagian hutan itu menjadi 75 kawasan terbuka hijau di mana 65 persen merupakan kawasan yang dilindungi.
Bappenas akhirnya memasukkan Bukit Soeharto sebagai kawasan IKN dengan tujuan lebih mudah menjaganya. “Tadi enggak masuk, namun setelah kita diskusi dengan pakar lingkungan, KLHK dan macam-macam, sebaiknya daerah-daerah yang ingin dilindungi dimasukkan saja supaya lebih mudah menjaganya,” ucap Rudy.
ANTARA
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
