Jalur Cepat Melobi Istana

POSISI Ketua Umum Kadin rupanya menggiurkan. ”Bisa menjadi jalur cepat pengusaha untuk masuk kabinet dan dekat dengan kekuasaan,” ujar Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo. Dengan kata lain, sebagaimana ditambahkan seorang mantan pengurus Kadin, kini organisasi itu selain dipakai berbisnis (”Bisa mendapat jatah proyek-proyek besar pemerintah,” kata sumber Tempo), juga dijadikan alat politik.

Beberapa tokoh Kadin memang berhasil menjadi menteri. Sebut saja Abdul Latief, mantan Ketua Kompartemen Perdagangan dan Koperasi Kadin. Ia menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1993-1998. Ketua Umum Kadin 1994-2004, Aburizal Bakrie, menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, sebelum bergeser posisi menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada kabinet pertama Presiden Yudhoyono. Terakhir, Ketua Umum Kadin Mohamad Suleman Hidayat diangkat sebagai Menteri Perindustrian.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, kedudukan Kadin memang istimewa. Sesuai dengan Undang-Undang Kadin Nomor 1/1987, organisasi itu merupakan satu-satunya wadah bagi pengusaha untuk menjalin komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah. Tapi, di balik perlakuan istimewa itu, pemerintahan Orde Baru juga memanfaatkan untuk mengintervensi pengusaha. ”Buktinya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin harus mendapat persetujuan Presiden,” ujarnya.

Kini hubungan Kadin dan pemerintah ada sedikit perubahan. Intervensi pemerintah, menurut seorang pengusaha terkemuka yang pernah menjadi pengurus Kadin, tak semencolok ketika Soeharto berkuasa. Para pengurus Kadin justru agresif dalam mengakses informasi proyek pemerintah dan ikut mendesain kebijakan agar tak merugikan pengusaha—kebijakan stimulus fiskal, misalnya. Apalagi, menurut sumber Tempo di Istana, Presiden Yudhoyono belakangan kerap meminta Ketua Umum Kadin ikut berembuk dalam sidang kabinet. ”Jadi, posisi menteri itu bonus,” ujarnya.

Agoeng Wijaya, Wahyu Muryadi