Kami Sudah Ceki, Deh

RUPANYA sukar juga membiarkan Garuda terbang sendiri. Hampir sebulan setelah pilot Garuda 'mogok' terbang selama lima hari--sebagai puncak kericuhan yang berkepanjangan di perusahaan milik negara itu --akhir Februari yang lalu sebanyak 15 orang anggota DPR mengajukan sejumlah pertanyaan sehubungan dengan kasus itu kepada Presiden. Dan 30 Juni kemarin melalui Menteri Ristek B.J. Habibie, pemerintah memberikan jawabannya. Selama lebih sepuluh tahun terakhir, kata Habibie, Garuda telah mengadakan rasionalisasi dan efisiensi yang dilaksanakan secara ketat dan konsisten. Tujuan: untuk menghimpun dana guna peningkatan investasi, terutama untuk membeli pesawat-pesawat baru. Karena usaha-usaha itu, maka meskipun telah dilakukan perbaikan pendapatan karyawan dan segala macam perbaikan fasilitas, dirasakan oleh sebagian karyawan masih kurang memadai. Apalagi bila digunakan perbandingan dengan ukuran-ukuran internasional. Tapi, kata Habibie pula, membandingkan pendapatan dan fasilitas dengan ukuran internasional bukan saja tidak sepadan dengan kemampuan Garuda. Juga tidak sesuai dengan keadaan umum di Indonesia dewasa ini. Habibie tidak lupa menyebut peningkatan penghasilan karvawan Garuda teraihir sebesar 15% pada Oktober tahun lalu. Sehingga bila dilihat sejak tahun 1968 hingga 1979, Garuda telah menaikkan gaji karyawannya tidak kuran dari 250 kali gaji bulanan yang semula diterima. Tentang kericuhan yang timbul sejak pertengahanm 1979 itu, menurut Habibie telah sering pula diadakan musyawarah antara Direksi Garuda dengan para penerbang dan teknisi. Pertemuan telah berlangsung dari hati ke hati. Ada suasana kekeluargaan. Namun, menurut Habibie, perkembangan hanya kemudian menunjukkan bahwa mereka yang mewakili karyawan telah mengajukan tuntutan yang di luar kemampuan perusahaan. Mereka juga mencoba turut mempermasalahkan berbagai kebijaksanaan yang menjadi wewenang Direksi. Tentang beberapa penerbang yang dipecat, Habibie menjelaskan karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar disiplin kerja, merugikan perusahaan dan dalam beberapa hal malahan membahayakan keamanan penerbangan. Bagi para pilot, jawaban pemerintah itu jelas bukan saja hanya mengulang, tapi juga tidak memuaskan . Namun puas atau tidak, sekarang kami mau bilang apa lagi?" kata M. Napitupulu, seorang pilot F-28. "Apa yang pernah kami perjuangkan sudah maksimal. Ibarat main kartu, kami ini sudah ceki." Sebenarnya, kata Napitupulu pula, pimpinan Garuda nampak sudah akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. "Tapi 'kan gengsi," kata Napitupulu lagi. Tapi dengan gengsi atau tidak, menurut Henry Sumolang, salah seorang aktivis 'aksi resah' para pilot Garuda, jawaban pemerintah itu kurang benar. Katanya, tidak benar para pilot dan teknisi menuntut perbaikan nasib mcnurut standar internasional. Juga tak pernah terjadi pendekatan dari hati ke hati antara Direksi dan para pilot. "Kalau ada pertemuan itu, tidak mungkin terjadi peristiwa akhir Januari itu," kata Sumolang. Bahkan usul-usul dari Panitia 5 hasil hentukan Direksi untuk mengatasi keresahan karyawan Garuda itu dilemparkan begitu saja. "Dan Direksi marah-marah kepada kami," katanya. Sumolang kemudian menunjuk nasib Subekti, penerbang DC-9, dan Hernawan, Arie Singgih dan Gatot Purwoko, masing-masing penerbang F-28 yang sudah dipecat Garuda. Mereka, katanya, menerima pesangon paling tinggi 6 bulan gaji yang diambil dari gaji pokok sebesar Rp 10 ribu sebulan. Empat pilot Garuda itu menganggur dua bulan sebelum diterima-bekerja di Air Fast, sebuah perusahaan penerbangan swasta. Saat itu keadaan ekonomi mereka "kedodoran. Henry Sumolang memang merasa perlu memberi komentar tentang jawahan pemerintah itu. "Saya 'kan tahu persis persoalannya," kata Sumolang. "Dan saya yakin Pak Wiweko bisa mengerti apa yang saya utarakan itu. Pak Wiweko sekarang, bukan Pak Wiweko yang dulu. Beliau sudah banyak menarik pelajaran dari kasus Garuda ini." Nampaknya setelah jawaban pemerintah ini belum ada niat lagi dari para pilot untuk 'resah' lagi.