Katebelece itu

ISU tentang siapa menggantikan siapa di bankbank pemerintah ternyata benar adanya. Selain itu banyak juga yang tak dapat menahan diri untuk menanyakan mengapa Surasa bertahan di puncak BBD. Tak kurang mengejutkan ialah, mengapa Widigdo Sukarman dicopot secara mendadak dari jajaran direksi Bank BNI? Padahal Widigdo belum memasuki usia pensiun, hingga berarti ia diberhentikan, bukan dipensiunkan. Yang pasti, dalam acara pelantikan 72 direksi dan komisaris bank-bank pemerintah Sabtu pekan lalu, banyak bankir yang bertanya sendiri kepada Widigdo. Maklum, mereka sebelumnya sudah mendengar bahwa Widigdo yang masih relatif muda ini, 51 tahun, termasuk nama yang diusulkan Menteri Keuangan J.B. Sumarlin untuk mengelola bank pemerintah. Tapi nama Widigdo tibatiba raib. Belum jelas duduk perkaranya. Namun sebuah sumber di Departemen Keuangan mengungkapkan, setelah Bank Ekspor Impor, direksi bank BNI termasuk yang sangat selektif dalam pemberian kredit. Entah benar atau tidak, bahkan menurut penilaian Departemen Keuangan, Bank BNI lebih sehat daripada bank pemerintah lainnya. "Apakah karena itu? Saya tidak tahu," kata sumber tadi. Departemen Keuangan kabarnya masih mencarikan tempat untuk Widigdo. "Sebagai profesional, saya menerimanya. Itu saja," ujar Widigdo, pendek. Yang tak kalah menarik adalah bertahannya Surasa sebagai puncuk pimpinan BBD. Padahal hubungan Surasa dengan bawahannya konon kurang serasi dan jumlah kredit macet kabarnya cukup besar. Misalnya dari kredit untuk BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) dan Chandra Asri. Tak aneh bila dalam pelantikan Sabtu lalu ia berujar, "Ini betul-betul surprise. Padahal saya sudah berniat mengundurkan diri." Dalam jajaran direktur utama bank pemerintah yang baru, selain Surasa ada Iwan R. Prawiranata. Iwan, yang sebelumnya menjabat Dirut Bank Eksim, kini menggantikan Kamardy Arief yang pensiun dari BRI. Sementara posisi Iwan digantikan bawahannya, Salahudin Nya' Kaoy. Syahrizal dan Towil Heryoto, keduanya dari Bapindo, naik menjadi Dirut Bapindo dan BTN. Yang juga naik adalah Subagyo Karsono, dari Direktur III BDN menjadi Direktur Utama di tempat yang sama. Sejak UU Perbankan digulirkan, peranan pimpinan bank pemerintah tampaknya semakin penting. Mungkin karena itu Sumarlin sudah wanti-wanti agar ketujuh pucuk pimpinan bank pemerintah ini harus berani menolak memo. "Kalau ada apaapa karena katebelece, yang akan digantung adalah direksi," kata Sumarlin. Menurut Sumarlin, keberanian seperti itu perlu untuk mengamankan kredit dari kemacetan karena memo. Jika Sumarlin berkata demikian, tentu ada sebabnya. Kabarnya kredit macet di bankbank pemerintah sudah tergolong besar, yakni 5% atau sekitar Rp 3,8 trilyun per Desember 1991. Bukan cuma itu yang merisaukan Sumarlin. Kesehatan mereka rupanya juga masih di bawah bankbank swasta. Namun pemerintah masih tetap mempercayakan uangnya kepada bankbank pemerintah. Hingga kini 50% dari seluruh dana BUMN harus disimpan di bankbank pemerintah. "Itu hanya untuk mengamankan kekayaan negara saja," kata Sumarlin. Jadi, sesudah kesehatan, kekayaan. Bambang Aji