Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Kemenkeu Bicara Alasan Belum Setujui Usulan Anggaran KPU untuk Pemilu 2024

KPU merasionalisasi usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Sebelumnya, usulan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 86 triliun. Angka ini naik tiga kali lipat dari Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun.

8 Maret 2022 | 13.48 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka suara soal belum disetujuinya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebelumnya menyorongkan anggaran hasil rasionalisasi sebesar Rp 76,6 triliun kepada Kementerian Keuangan dan DPR.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta mengatakan kementerian menunggu kepastian tahap-tahap kegiatan pemilu oleh KPU. Sampai saat ini, Kementerian Keuangan belum memperoleh rincian kegiatan tersebut dari komisioner.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Pembahasan anggaran akan dilakukan setelah tahapan Pemilu ditetapkan komisioner (baru) KPU," kata Isa saat dihubungi melalui pesan pendek, Selasa, 8 Maret 2022.

Untuk menyetujui usulan anggaran dari lembaga, Kementerian membutuhkan detail rencana tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Pendekatan anggaran itu biasa disebut money follow program yang berbasis pada outcome.

Beberapa waktu lalu, KPU merasionalisasi usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Sebelumnya, usulan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 86 triliun. Angka ini naik tiga kali lipat dari Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun.

Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara. Pemilih pada 2024, diprediksi meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta.

Selanjutnya, kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Pemenuhan sarana dan prasarana kantor tak luput dari bahan pertimbangan KPU mengusulkan kenaikan anggaran. Terakhir, penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAYA AYU PUSPITASARI

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, Francisca mulai bergabung di Tempo pada 2015. Kini ia meliput untuk kanal ekonomi dan bisnis di Tempo.co.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus