Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengembangkan produksi sawit dari hulu ke hilir, seperti dengan memperkuat kolaborasi dalam peremajaan sawit rakyat, menambah fasilitasi sarana prasarana perkebunan, dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) perkebunan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, kolaborasi yang dimaksud adalah melibatkan banyak pihak, termasuk menguatkan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), petani, dan lembaga lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan, dalam pengembangannya sawit dihadapkan berbagai tantangan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sawit rakyat, pemerintah bersinergi dengan BPDPKS, melaksanakan program PSR dengan pendanaan bersumber dari BPDPKS," kata Kasdi dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Januari 2023.
Kasdi menuturkan, sawit adalah produk unggulan Indonesia dan penyangga utama ekspor Indonesia. Selain itu, kata dia, produksi sawit juga mendukung penguatan ekspor dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan tantangan petani sawit saat ini adalah dinamika harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan kondisi tanaman tua. Karena itu, dia berharap, peremajaan sawit menjadi solusi dalam memperbaiki ekonomi petani.
"Melalui FGD (diskusi fokus kelompok) ini diharapkan dapat memperoleh masukan yang kondusif sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan pemerintah," ujar Sudin.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah, mengatakan peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi penting karena mampu mendukung ketersediaan dan keberlanjutan sawit Indonesi ke depan.
"Sudah saatnya mengganti tanaman tidak produktif dengan tanaman baru. Tentunya, dalam pelaksanaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana (Sarpras) yang mumpuni, harus cepat dilakukan demi meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu perkebunan kelapa sawit," kata dia.
Andi Nur melanjutkan, seiring dengan berjalannya PSR dan pengimplementasian Sarpras tersebut, pemerintah juga sangat perlu meningkatkan kualitas SDM sawitnya melalui pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan dan pendampingan agar hasilnya lebih maksimal.
"Kita juga perlu melakukan riset atau penelitian yang dapat mempermudah keberlangsungan sawit dengan tetap menjaga mutu berkualitas baik, mulai dari hulu hingga hilir," ungkapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 833 tahun 2019 tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektare dengan komposisi 53 persen perkebunan swasta, 42 persen perkebunan rakyat, dan sisanya 5 persen perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari total luasan kelapa sawit rakyat seluas 6,94 juta hektare, ada potensi areal yang dapat diremajakan seluas 2,8 juta hektare dengan komposisi luasan plasma dan swadaya 2,29 juta hektare, plasma PIRBUN 0,14 juta hektare, dan plasma PIR Trans/PIR KKPA 0,37 juta hektare.
Target PSR setiap tahunnya sebesar 180.000 hektare. Untuk rencana target PSR 2023 dengan pola 1 (100.000 hektare) direncanakan akan dilaksanakan pada 21 provinsi dan 115 kabupaten. Sedangkan untuk pola 2 (80.000 hektare) dengan beberapa Perusahaan.
Foto 
