Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dorong 3.000 desa wisata untuk ikut sertifikasi halal yang ditargetkan pemerintah selesai pada 17 Oktober 2024 mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Staf ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf, Masruroh menyebut pihaknya melakukan sosialisasi dan edukasi agar lokasi-lokasi wisata di Indonesia di sertifikasi halal,
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemenparekraf bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Enggak semua desa wisata itu bisa, kami kerjasama dengan BPJPH sampai Oktober diharapkan ada 3.000," kata Masruroh di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 April 2024.
Masruroh menyebut total desa wisata di Indonesia lebih dari 8.700, nantinya akan dipilah mana yang masuk kategori ramah muslim.
"Persebaran di semua banyak destinasi. Tapi justru di labuan bajo malah enggak ada sih kayaknya. Persebarannya masih banyak di daerah," ucapnya.
Kendati demikian, dalam pelaksanaan wisata tersertifikasi muslim penerapannya tidak dilakukan menakutkan, Masruroh menegaskan desa wisata tersertifikasi halal bukan seperti wisata religi. Menurutnya, itu hanya lebih ke edukasi pengelola, misal makanan dan minuman halal atau non halal pemberitahuan lebih jelas, tempat beribadah di lokasi wisata yang memadai dan lainnya.
"Tapi intinya pariwisata halal itu, kita jangan sampai menakutkan, nanti kalau kita ribut dengan label wisata halal itu, justru nggak bisa dapat lisensinya sementara fokusnya menghadapi pesaing kan," ujarnya.
Masruroh menyebut negara lain sudah mengembangkan pariwisata muslim. "Ini jangan sampai kitanya sendiri hanya jadi pasar gitu. Jadi kami lebih bersifat ke penyadaran memberikan awareness kepada pelaku usaha, kepada masyarakat lokal seperti ini dan simpel wisata ramah muslim tidak membebani siapa-siapa sebenarnya," ujarnya.
Dia belum bisa menjelaskan berapa wisata yang sudah tersertifikasi halal. Menurutnya proses administrasinya berada di BPJPH. "Nanti kalau lebih pasnya, saya belum pegang data," katanya.
Foto 
