Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta para kepala desa turut menyukseskan program 3 juta rumah. Adapun dalam program 3 juta rumah, Presiden Prabowo Subianto bakal membangun dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kepala desa merupakan aktor utama pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan,” ujar Fahri Hamzah saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 16 November 2024, dikutip dari keterangan tertulis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fahri ingin orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan pemerintah. Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah medata tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian, serta rumah tidak layak huni yang perlu dibedah. Selanjutnya, Fahri meminta agar bangunan rumah untuk rakyat disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.
“Kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada, silakan. Yang mau pakai bata, silakan,” ujar Fahri.
Usulan Revitalisasi
Sebelumnya, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengusulkan konsep revitalisasi rumah tradisional untuk program pengadaan dua juta rumah di pedesaan. Dia berujar, arsitektur tradisional penting dipertahankan. “Itu akan lebih berkelanjutan. Saya melihat ini menjadi peluang besar,” kata Nirwono kepada Tempo, Rabu, 6 November 2024.
Menurut Nirwono, pembangunan kembali rumah tradisional bisa menjadi potensi wisata di pedesaan. Dengan begitu, ada peluang ekonomi yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Nirwono pun menyarankan agar pembangunan ini tidak diserahkan ke pengembang tetapi ke masyarakat. Sebab, hanya warga lokal yang memahami arsitektur tradisional masing-masing.
“Pengembang, karena mengejar target angka, akhirnya membangun rumah yang tipikalnya sama. Atap genteng, lantai keramik,” ujar Nirwono. Sementara, di sejumlah daerah di tanah air, seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua, rumah tradisional tidak dibangun dengan konsep demikian.
Dalam konteks pembangunan rumah tradisional ini, Nirwono mengatakan pemerintah dan pengembang bisa berperan sebagai pendamping. “Diarahkan soal sanitasi, sirkulasi udara yang baik, dibantu akses listrik,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Nirwono, pemerintahan Presiden Prabowo tidak perlu terburu-buru mengeksekusi program ini. Di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Kementerian PKP bisa mengambil waktu satu tahun untuk mematangkan program dan membentuk rencana induk
“Rencana induk penting untuk menyamakan persepsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga memudahkan eksekusi program,” kata Nirwono.
Foto 
