Kerja sama lagi, kerjasama

PERS Indonesia rupanya juga mau turut "memanfaatkan" Jepang. Ada pertemuan bilateral kedua, 8 dan 9 Agustus kemarin di Hotel Horison Jakarta, antara PWI Pusat dan Nihon Shinbun Kyokai (perhimpunan penerbit dan redaktur Jepang). "Kita manfaatkan teknologi, keahlian dan dana mereka," kata Harmoko, ketua pelaksana PWI Pusat, kepada Slamet Djabarudi dari TEMPO. Delegasi Jepang terdiri dari 9 orang: Takashi Hamada (Asahi Shinbun), Hiroshi Hirano (Mainichi Shinbun), Yoshimasa Abe (Yomiuri Shinbun), Kasunori Kuroki (Nihon Keizai Shinbun), Kaisaku Watanabe (Kyodo News Service), Akio Sanaka (Jiji Press), Toshio Takeuchi (Hokkaido Shinbun), Fumiyuku Ogata (Minami Nihon Shinbun), dipimpin oleh Susumu Ejiri. Pertemuan pertama diselenggarakan tahun lalu di Tokyo, membicarakan pemberitaan Jepang dalam pers Indonesia dan sebaliknya - termasuk perimbangan arus berita antara kedua negara. Tapi pertemuan kedua kemarin rupanya oleh pihak Indonesia 'diangkat' menjadi forum pers ASEAN-Jepang. Dengan begitu, kata Harmoko, akan lebih meringankan posisi ASEAN. Misalnya dalam hal pembelian kertas koran Jepang. "Pembelian kertas oleh kelirna negara ASEAN secara bersamasama jauh lebih murah ketimbang oleh masing-masing negara," kata Harmoko. Pertemuan kedua kemarin memang lebih menekankan peranan perusahaan pers Jepang dalam membantu pengembangan pers Indonesia serta kerjasama bidang latihan dan pendidikan wartawan. Sejak awal pertemuan, Harmoko mengungkapkan jumlah iklan di sini yang bersumber dari P3I (Persatuan Pengurus Periklanan Indonesia). Dari jumlah iklan seluruhnya, 67,5% adalah iklan yang mempromosikan produksi Jepang. Delegasi Jepang terkejut. Mereka menganggapnya sebagai ketimpangan yang perlu diperbaiki. Dengan mengungkapkan data tersebut, Harmoko berharap Jepang akan lebih banyak membantu pers sini. Tapi jawaban Susumu Ijiri (69) mengejutkan. "Tapi kami tidak mengurus iklan," katanya. Ia memang mengakui perlunya mengurangi kesalahfahaman antara Indonesia dan Jepang. "Tapi tidak denganuang semata-mata." Nah. Dalam hal kerjasama pendidikan wartawan, Indonesia mengusulkan dikirimnya Direktur Karya Latihan Wartawan PWI untuk studi perbandingan di Jepang. Tapi menurut Ejiri, untuk menerima sang direktur, NSK harus melihat dulu anggaran yang sudah ditetapkan sampai Maret 1978. Di samping itu Jepang juga sudah punya proyek kunjungan wartawan dengan Korea. Karena itu mungkin dananya akan disiapkan untuk anggaran 1978/1979. Yang tampaknya gol: pertemuan editor ASEAN. Masing-masing negara ASEAN mengirim 2 wartawan senior yang berpengalaman lebih 5 tahun. Pertemuan direncanakan Januari tahun depan. Mula-mula pihak Jepang mengusulkan bulan Oktober atau Nopember tahun ini. Tapi PWI keberatan karena saat itu ada pertemuan dengan daerah-daerah. Waktu yang longgar bagi PWI ialah Januari. Jepang menerima usul Indonesia, tapi mengingatkan bahwa pada bulan tersebut cuaca di Jepang sangat dingin. Dengan cepat hal itu ditanggapi Sekjen PWI Pusat Sunardi DM: cuaca dingin tidak jadi soal. Wah, seolall yang akan menghadiri pertemuan editor ASEAN pengurus PWI. Akhirnya disusunlah komunike. Tapi menurut Ejiri, komunike itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang diminta dari Jepang. Meski begitu, Hiroshi Hirano (46) editor luarnegeri Mainichi Shinbun, masih ada usul tambahan pada ayat yang menyangkut arus berita. Tambahannya: "berusaha menjamin kegiatan wartawan asing tetap bebas dan sehat." Menurut Hirano, koresponden di negara-negara Asia kurang bebas bergerak. "Umumnya negara-negara Asia terlalu ketat membatasi pers," katanya. Ia banyak mendapat laporan dari korespondennya, misalnya yang bertugas di Muangthai. Tentang Indonesia? "Lumayan," katanya. "Tapi masih ada sesuatu." Apa? Ia tersenyum. Bagi Indonesia, kerjasama dengan pers asing sebetulnya bukan soal baru. LKBN Antara misalnya telah menjalin kerjasama dengan kantor berita Inggeris, Reuter, bahkan sejak 1947. "Antara mendapat berita seluruh dunia selama 24 jam, Reuter mendapat berita tentang Indonesia selama 3 jam." kata Masjhud Sosrojudho, Kepala Bagian Hubungan Internasional LKBN Antara ketika ditemui DS Karma dari TEMPO. Sampai 1972, kerjasama tersebut bersifat monopoli. Departemen Penerangan menentukan: KB asing tak boleh menjual berita langsung kepada koran Indonesia. Itulah sebabnya AP misalnya tak bisa langsung beroperasi dan mewakilkannya kepada KNI (Kantor berita Nasional Indonesia), tapi harus lewat Antara. Dulu, sebuah suratkabar di Palu misalnya bisa langsung berlangganan KB asing. Masih dengan Reuter, Antara juga menjalin kerjasama dalam bentuk lain, yaitu Reuter-Antara Economic Servfce alias RAES (TEMPO, 8 Maret 1975). Dulu kerjasama dalam pertukaran general news, yang sekarang terbatas pada berita niaga. Menurut Moh. Chudhori Kepala Bagian Pemasaran Antara, kerjasama serupa juga dilakukan dengan AFP, UPI dan 20 KB asing lainnya. Sebelum ada kerjasama itu dulu Reuter pegang monopoli penyiaran berita di Indonesia -- diwakili oleh Aneta (KB Hindia Belanda) yang berdiri tahun 1917. Zaman Jepang Aneta dilebur dengan Antara (berdiri tahun 1937) menjadi KB Domei. Sesudah Proklamasi, Antara dan Aneta kembali berdiri sendiri-sendiri. Di zaman pendudukan Belanda Aneta kembali memegang perwakilan Reuter. Lalu lantaran merasa berbeda kepentingan dengan Aneta - terutama karena ketika itu wilayah RI terpecah-pecah, ada yang dikuasai Belanda -- maka Antara lalu menjalin kerjasama senairi dengan Reuter. Di situ ditentukan: Aneta menyiarkan berita Reuter di daerah pendudukan Belanda, sedang Antara di daerah RI. Sekedar riwayat.