Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kerugian akibat gempa dan tsunami di kawasan Sulawesi Tengah lebih besar daripada kerugian akibat bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perencana Madya Kedeputian Pengembangan Regional Bappenas, Suprayoga Hadi, menilai kerusakan terbesar ada pada sektor permukiman. “Tsunami itu dorongannya jauh, sampai setengah kilometer ke daratan. Efeknya parah karena ketinggian air sampai tiga meter,” ujarnya kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hadi mengatakan dampak pencairan tanah alias likuefaksi saat gempa di Sulawesi Tengah juga cukup parah hingga membenamkan perumahan di tiga kelurahan, yakni Petobo, Balaroa, dan Sigi. Palu dianggap menderita kerugian lebih besar, meski wilayah yang terkena dampak gempa di Lombok lebih banyak, yakni tujuh kabupaten dan kota. “Kebutuhan dana untuk relokasi tempat tinggal akan besar, belum lagi ada reroad atau pengaturan ulang jalan,” kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Sulawesi Tengah hingga 26 Oktober mendatang. Evakuasi korban masih dilanjutkan dalam skala kecil. Hingga Jumat lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 67.310 unit rumah rusak. Gempa terbesar pada 28 September lalu juga meluluhlantakkan puluhan bangunan publik, seperti mal dan hotel, termasuk prasarana transportasi.
Menurut Hadi, pemerintah saat ini baru berfokus menghitung potensi kerugian seusai masa tanggap darurat. Selanjutnya, regulator pun akan menaksir besaran kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Nilai kebutuhan, kata dia, cenderung lebih kecil daripada nilai kerusakan yang telah dihitung. Hadi mencontohkan angka kerusakan gempa Lombok yang mencapai Rp 15,4 triliun. “Penilaian kebutuhannya sekitar Rp 12 triliun. Sifatnya subsidi, jadi kami hanya ganti yang terpenting saja,” tuturnya.
Bappenas pun memfasilitasi regulator daerah untuk menyusun kembali rencana tata ruang dan rekonstruksi kawasan yang rusak. “Kami masih mendata infrastruktur yang rusak. Perkiraan kerugian sementara sudah ada, tapi belum dikonversi ke dalam nilai rupiah,” kata Hadi.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Sumadilaga, mengatakan Kementerian masih melakukan tanggap darurat, seperti penyediaan kebutuhan pengungsi dan pembersihan lokasi dari puing. “Tapi kami sedang mengerjakan hunian sementara, dan mencari titik relokasi. Pada Desember 2018 harus sudah beres,” ucapnya.
Danis memastikan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah menganut kebijakan bangunan tahan bencana. Salah satu aturan yang akan diimplementasikan adalah Peraturan Menteri PUPR 05/PRT/M/2015 tentang Ledoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan.
“Pembinaan bangunan gedung menjadi domain kami. Urusan zonasi, kami bekerja sama dengan Badan Geologi. Serta (dengan) Kementerian Agraria dan Tata Ruang ihwal pengadaan lahan,” kata Danis.
Adapun Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudy Suhendar, mengatakan masih memetakan lokasi yang aman untuk pembangunan hunian baru. Pemerintah Sulawesi Tengah memberi masukan soal lahan potensial. “Tim geologi mengidentifikasi dari sisi keamanan, jadi belum langsung ditetapkan,” kata Rudy. “Proses selanjutnya diurus Kementerian ATR.”
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengharap pembentukan tim khusus penginformasian bencana. “Untuk jadi corong resmi, supaya kita bisa menjelaskan dan ada pencegahan sebelumnya,” ujarnya, akhir pekan lalu. YOHANES PASKALIS PAE DALE | HENDARTYO HANGGI
Proses Rehabilitasi
Pemerintah menginventarisasi kerugian materiil akibat gempa dan tsunami di kawasan Sulawesi Tengah. Data kerusakan masih dalam proses evaluasi.
Kerusakan infrastruktur
1. Rumah: 67.310 unit (Kota Palu 65.733 unit, Kab. Sigi 897 unit, Kab. Donggala 680 unit)
2. Fasilitas peribadatan : 99 unit
3. Fasilitas kesehatan : 22 unit (3 rumah sakit, 19 pusat kesehatan)
4. Sekolah : 662 unit
Skema pemulihan
1. Penilaian kerusakan dan kerugian.
Durasi: dua pekan hingga sebulan
2. Penyusunan master plan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Durasi: 12 pekan
3. Formulasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (transisi).
Durasi: 12 bulan
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Durasi: (pengerjaan dilakukan bertahap)
SUMBER: BNPB (DATA PER 11 OKTOBER 2018), WAWANCARA | YOHANES PASKALIS PAE DALE
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
